03:08 pm - Saturday 19 April 2014

ADOPSI PULAU: Pemberdayaan Masyarakat Kepulauan Berbasis Kemitraan

By admin - Tue Mar 01, 2:00 am

Oleh: Dr. Sudirman Saad, M.Hum (Dirjen KP3K-KKP)

Pulau-pulau kecil merupakan unsur yang sangat vital dalam sebuah negara kepulauan (archipelagic state) seperti Indonesia. Dengan jumlah sebanyak 17.504 pulau, dan garis pantai sepanjang 95.181 kilometer, Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai negara maritim yang maju dan sejahtera. Pulau-pulau kecil yang didefinisikan sebagai pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 kilometer persegi beserta kesatuan ekosistemnya (UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil), memiliki fungsi yang sangat penting secara ekologis, sosial-ekonomi, dan pertahanan keamanan terutama pulau-pulau kecil terluar.

Isu mengenai pulau-pulau kecil telah berkembang sejak lama dan masuk dalam agenda internasional seperti dalam Chapter 17 Agenda 21, Small Islands Developing States, dan isu-isu terkait perubahan iklim (climate change) dan pemanasan global (global warming). Hal ini umumnya terkait dengan karakteristik pulau-pulau kecil yang rentan terhadap perubahan lingkungan dan daya dukungnya yang terbatas (limited carrying capacity).

Pulau-pulau kecil beserta masyarakat penghuninya merupakan entitas yang sampai saat ini masih sering terpinggirkan. Paradigma pembangunan masa lalu yang masih berorientasi ke darat dan belum menyentuh daerah-daerah yang terpencil memberi dampak yang signifikan. Masyarakat pulau-pulau kecil yang letaknya jauh dari pulau induk atau pusat-pusat pertumbuhan wilayah cenderung termarginalkan. Rendahnya tingkat pembangunan di wilayah pulau-pulau kecil dapat dilihat dari rendahnya tingkat kesejahteraan penduduk, yang antara lain diindikasikan dengan terbatasnya infrastruktur dasar (public services) dan kurang memadainya fasilitas pendukung perekonomian lokal maupun antar-pulau. Salah satu dampak yang ditimbulkan dari berbagai permasalahan tersebut adalah eksploitasi sumberdaya yang berlebih dengan cara tidak ramah lingkungan yang menyebabkan kerusakan ekosistem di pulau-pulau kecil, misalnya penebangan hutan mangrove, illegal fishing, penangkapan ikan yang merusak (destructive fishing) dan penambangan terumbu karang.
Untuk menjawab permasalahan diatas, kerangka kebijakan dalam pengelolaan pulau-pulau kecil diarahkan untuk mencapai Millenium Development Goals (MDG’s) yang merupakan komitmen dunia dalam rangka pembangunan berkelanjutan, terutama pengentasan kemiskinan dan upaya menjamin kelestarian sumberdaya alam. Selain itu, kebijakan ke depan juga diarahkan untuk mengoptimalkan produk-produk perikanan, mengembangkan UKM dan mengoptimalkan fungsi jasa pulau-pulau kecil.

Pengelolaan pulau-pulau kecil mencakup bidang yang kompleks sehingga untuk mencapai misi tersebut diperlukan kerjasama sinergis dan integrasi program secara lintas sektor. Selain membutuhkan dana yang besar, pembangunan pulau-pulau kecil juga membutuhkan dukungan serta komitmen yang kuat dari semua pihak baik pemerintah daerah maupun pihak swasta.

Inisiasi program ‘Adopsi Pulau’ melalui kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) merupakan salah satu ikhtiar dari Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil untuk memperbaiki konsep dan filosofi pemberdayaan, meningkatkan efektifitas dan efisiensi, menggalang potensi kekuatan dan sumberdaya yang masih terpisah-pisah, untuk kemudian mensinergikannya menjadi kekuatan baru dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat pulau-pulau kecil secara lebih massif dan nyata.

Adopsi pulau melalui program CSR dan PKBL ini bertujuan untuk melibatkan dunia usaha dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pulau kecil dan perbaikan lingkungan melalui berbagai program pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Strategi utama yang perlu diterapkan dalam program ini adalah partisipasi masyarakat yang efektif dan lebih memberi rasa kepuasan bagi masyarakat, bersifat substantif dan kognitif sehingga menjamin keberlanjutan dan kemandirian masyarakat pulau-pulau kecil

CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan didefinisikan sebagai “komitmen dunia usaha untuk secara kontinu bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan perbaikan kualitas hidup para karyawan dan keluarganya maupun peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara luas” (The World Business Council for Sustainable Development). Adapun PKBL atau Program Kemitraan dan Bina Lingkungan merupakan program yang dikembangkan oleh Badan Usaha Milik Negara dibawah koordinasi Kementerian BUMN, yang dananya bersumber dari bagian laba BUMN.

Program-program dalam adopsi pulau kecil disusun dan dilaksanakan dengan prinsip-prinsip berbasis sumberdaya lokal (local resources based), berbasis pemberdayaan masyarakat (community development based), program berkelanjutan (sustainable program), partisipasi masyarakat (participatory), terkait dengan bisnis utama (core business) perusahaan, fokus pada bidang prioritas, dan kolaborasi antar stakeholders (collaborative)

Menu-menu utama dalam program Adopsi Pulau yang ditawarkan terutama dalam bidang: 1) pendidikan dan pelatihan (peningkatan kualitas SDM), 2) rehabilitasi ekosistem, 3) penyediaan infrastruktur fisik/sarana dan prasarana hidup dasar, 4) ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, 5) kesehatan masyarakat, dan 6) sosial budaya, kelembagaan dan kepemudaan. Kesepakatan bersama dalam program Adopsi Pulau ini didasarkan atas prinsip-prinsip kemitraan/kesetaraan (equity), pembangunan berkelanjutan, ramah lingkungan, dan transparansi. Sedangkan sektor-sektor prioritas yang dapat diimplementasikan antara lain pendidikan, kesehatan, ekonomi, konservasi, mitigasi bencana dan penyusunan rencana pengelolaan.

Program adopsi pulau ini diarahkan di pulau-pulau kecil yang memiliki jumlah penduduk cukup besar, kondisi ekonomi yang relatif seimbang namun tidak tersedia infrastruktur dasar yang memadai dan berada di dekat lokasi perusahaan yang akan mengadopsi pulau.

Dalam tahap pertama program adopsi pulau ini ada 20 pulau-pulau kecil yang siap dan direkomendasikan untuk diadopsi. Keduapuluh pulau tersebut yaitu: Pulau Lepar (Kab. Bangka Selatan), Pulau Enggano (Kab. Bengkulu Utara), Pulau Pasaran (Kota Bandar Lampung), Pulau Kemujan (Kab. Jepara), Pulau Maratua (Kab. Berau), Pulau Sebatik (Kab. Nunukan), Pulau Maradapan (Kab. Kotabaru), Pulau Samatellu Pedda (Kab. Pangkajene Kepulauan), Pulau Selayar (Kab. Selayar), Pulau Lingian (Kab. Toli-Toli), Pulau Battoa (Kab. Polewali Mandar), Pulau Gili Belek (Kab. Lombok Timur), Pulau Alor (Kab. Alor), Pulau Mantehage (Kab. Minahasa Utara), Pulau Manado Tua (Kota Manado), Pulau Gangga (Kab. Minahasa Utara), Pulau Dullah Laut (Kota Tual), Pulau Koloray (Kab. Morotai), Pulau Mansuar (Kab. Raja Ampat ), dan Pulau Siantan (Kab. Anambas).

1 Comment

Comments 1 - 1 of 1First« PrevNext »Last
  1. 0

    There does exist noticeably big money to know on this. I reckon that you have made certain nice points in options too.

Comments 1 - 1 of 1First« PrevNext »Last

Leave a Reply