Negeri Tsunami Minim Mitigasi

By admin - Wed Apr 06, 9:47 am

• 3 Comments
• 1 view
• Tweet
•  Email
•  Print

Edited byadmin

• Also Wrote
• Mengejar Harta Karun di Laut
• Revisi UU Pelayaran Menguntungkan Asing?
• Keajaiban Pulau Komodo Mendunia Sejak Zaman Belanda
• Kita Tunggu…Indonesia-Malaysia akan Bahas Perbatasan
• MAFIA PERIKANAN II: Modus Operandi Praktek Illegal License

Hampir bisa dikatakan tsunami merupakan sebuah gelombang yang saat ini menjadi momok menakutkan bagi masyarakat yang tinggal di tepi laut. Tsunami sendiri adalah sebuah gelombang pembunuh masal yang memang tidak terduga dan terjadi secara tiba-tiba.

Di Indonesia, tsunami bukan merupakan bencana yang sangat asing, masih ingat bencana tsunami pada tahun 1883 yang membawa korban lebih dari 36.000 orang, dan mungkin yang paling dikenang oleh masyarakat Indonesia jika mendengar kata tsunami maka akan tertuju kepada Nangroe Aceh Darussalam, di mana pada tahun 2004 lalu, daerah yang terkenal dengan sebutan Serambi Mekah tersebut dihantam tsunami setinggi 12 meter dan menewaskan sedikit  120.000 orang. Dan ini merupakan gempa dan tsunami terbesar di abad ini.

Kata tsunami merupakan bahasa Jepang, yang berasal dari kata Tsu yang berarti ‘pelabuhan’ dan nami adalah ‘gelombang’. Jadi, istilah tsunami tersebut merupakan suatu istilah yang digunakan untuk mendesrkipsikan tentang gelombang-gelombang yang menerjang pantai dan pelabuhan.

Indonesia sendiri sebenarnya bukan negara yang rawan akan bencana stunami, karena negara yang sering terkena tsunami, yaitu negara Jepang. Namun, memang Indonesia merupakan salah satu wilayah  di muka bumi secara tektonik merupakan daerah yang aktif atau malah sangat aktif. Karena, Indonesia secara geologi merupakan tempat pertemuan tiga buah lempeng, yaitu lempeng Hindia-Australia yang bergerak kearah utara dengan kecepatan 7cm per tahun, lalu lempeng Pasifik yang bergerak ke barat dengan kecepatan 10cm per tahun, dan lempeng Eurasia yang relatif diam.

Sementara tsunami sendiri tidak datang begitu saja, karena memang terjadinya tsunami melalui beberapa proses, di antaranya gempa bumi yang terjadi di laut, namun tentunya tidak semua gempa bumi di laut bisa mengakibtakan terjadinya tsunami, karena ada beberapa persyaratan di antaranya yaitu, kekuatan gempa harus diatas 6 skala richter, lalu adanya pergerakan kulit bumi ke arah vertikal, dan ke dalam pusat gempa tidak melebihi dari 80km. Pergeseran mendatar pada umumnya tidak akan menghasilkan tsunami.

Lalu bagaimana proses terjadinya tsunami? Pakar tsunami dari Universitas Trisakti, Agus Guntoro mengatakan, jika tsunami tersebut sering dikatakan sebagai gelombang pasang, meskipun penggunaan kata tersebut tidak begitu tepat. Pasalnya,  gelombang tsunami sebenarnya terbentuk karena adanya gerakan-gerakan patahan atau pun longsor, serta aktivitas gunung api yang terjadi di bawah laut. Dan ketika terjadi patahan, maka terjadi perubahan permukaan dasar laut, di mana salah satu blok dari massa batuan dapat turun atau pun terangkat. Hal ini mengakibatkan terbentuknya ruang yang menyebabkan air laut di sekitarnya masuk untuk mengisi ruang yang baru terbentuk.

“Tsunami tersebut harus ada proses, di mana air laut akan surut terlebih dahulu, Jadi jika ada gempa, dan air laut surut dari pantai, masyarakat jangan sekali-sekali untuk menghampirinya, karena besar sekali hal itu berpotensi terjadinya tsunami, langkah terbaik secepatnya meninggalkan pantai menuju tempat tinggi atau perbukitan,” kata Agus Guntoro kepada Indonesia Maritime Magazine.

Pakar sekaligus Dosen Geologi  ini mengungkapan, dirinya pernah melakukan penulisan artikel sebelum terjadinya gempa besar yang mengakibatkan tsunami besar di aceh, hal ini karena Agus mengaku masuk ke dalam ‘Java Trench 2002’. Di situ dirinya menemukan patahan yang aktif setelah melakukan penyelaman ke dalam palung jawa sedalam 20m. Patahan-patahan aktif tersebut dinamakan patahan Sumatra.

“Tsunami tersebut sudah bisa dipetakan, di mana Indonesia sendiri, yaitu, Sumatra, Pantai Selatan Jawa, Nusa Tenggara, Banda, Sulawesi, ke Papua, dan inilah dareah-daerah di mana tsunami bisa terjadi suatu saat. Itu artinya jika sudah bisa dipetakan tersebut, pencegahan terhadap korban tsunami bisa dicegah seminimal mungkin, dan disinilah peran pemerintah untuk memberikan education, sosialisasi, fasilitas, kepada masyarakat, akan bahaya tsunami, dan bagaimana proses terjadinya,” tandas Agus.

Menanggapi hal tersebut, pemerintah sendiri melalui Direktur Pesisir dan Lautan, Kementerian Keluatan dan Perikanan (KKP), Subandono Diposaptono, mengatakan, saat ini pemerintah tengah melakukan pencegahan korban tsunami atau yang biasa disebut Mitigasi Tsunami.

“Bicara mengenai migitasi bencana khususnya tsunami,  KKP sudah melakukan kegiatan itu sejak berdirinya kementerian ini karena memang ada unit sub direktorat migitasi lingkungan. KKP sendiri kan baru berdiri 10 tahun yang lalu, yaitu tahun 2000, dan pada tahun 2001 kita baru melakukan kegiatan mitigasi lingkungan walaupun dulu anggarannya kecil sekali pas baru berdiri, dan terbatas pada pengumpulan data dan sebagainya pada perkembanganya 2002, 03, 04 kita mengadakan workshop-Workshop  tentang bencana termasuk tsunami kemudian juga melakukan sosialsis tentang bencana,” kata Subandono.

Menurut Subandorno, ada dua yang menjadi patokan KKP dalam melakukan pencegahan bencana, terutama tsunami. Pertama, upaya struktur (fisik), hal tersebut meliputi metode pelindungan alami, seperti Mangrove, Sand dune, trumbu karang, Hutan Pantai, lalu Metode Perlindungan Buatan, diantaranya breakwater, tembok laut, tanggul, konstruksi pelindung, Shelter, bukit buatan. Dan poin lainnya yaitu, struktur tahan bencana.

“Faktor kedua yaitu, upaya nonstruktur (non fisik), seperti pembuatan peta rawan bencana, peraturan perundangan, kelembagaan dan sisitem peringatan dini, poin lainya yaitu pemindahan/relokasi, di mana meliputi tata ruang, tata guna lahan, zonasi. Hal ini sudah sering dilakukan, selain melakukan sosialiasi melalui komik tsunami, kita sudah membuat peta tsunami, dan kita imbau kepada pemda-pemda untuk memperbanyak peta rawan tsunami tersebut,” tegasnya.

Bahkan,  apa yang sudah dilakukan oleh KKP, terkait dengan sosialisasi bencana sudah sepenuhnya dilakukan saat ini, kata Subandono, metode yang dilakukan untuk sosialisasi yaitu dengan metode entertain berakar pada budaya stempat, misalkan dengan menggunakan dangdut, dan di saat pertunjukan dangdut tersebut disela-sela dilakukan sosialisasi masalah bencana tsunami.

“Ini baru dilakukan di delapan titik, karena memang dananya terbatas. Harapkan kita pemda juga mengadopsi metode tersebut,” ujarnya.

Tidak hanya itu, beragam cara juga dilakukan oleh KKP untuk melakukan sosilisasi masalah gempa yang bisa mengakibatkan bencana Tsunami. Subandono, mengatakan, di antaranya yang paling menarik, yaitu diterbitkanya komik serial kelautan masalah tsunami, lengkap di dalamnya berisi masalah bagaiman disaat terjadinya bencana gempa bumi dan tsunami. Bahkan, secara tegas disebutkan bagaimana mengantisipasi terjadinya tsunami, pertama yaitu disebut secara alamai, melakukan penanaman pohon, seperti cemara, ketapang, waru, baku dan mangrove, secara buatan, melakukan pembangunan tembok laut, memabngun rumah panggung, dan tempat perlindungan sementara.

“Jadi secara tegas kami telah melakukan sosialisasi menganai tsunami, tinggal bagimana mengimplentasikannya,” kata subandono seraya mengatakan bencana tsunami di Mentawai baru-baru ini, memang terjadi begitu cepat, dan proses terjadinyapun diwaktu malam.

Sehingga, lanjut Subandono, masyarakat tidak sadar. Bahkan dengan banyaknya korban yang meninggal akibat tsunami di mentawai, dia mengaku sangat menyesalinya. Karena, baginya,  jika ada satu orang pun yang meninggal, maka dirinya merasa sangat bersalah. Ke depan, harapannya semoga Indonesia bisa terbebas dari bencana.

Secara terpisah, Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Ingrid Kansil menilai, untuk meminimalisir dampak bencana alam, khususnya korban jiwa, pemerintah memang harus meningkatkan kegiatan preventif bencana.

“Setidaknya untuk meminimalisir jatuhnya korban jiwa, saya minta pemerintah, baik pusat maupun daerah untuk melakukan peningkatan kesiapsiagaan bencana, sehingga masyarakat bisa menyelamatkan diri,” katanya kepada Indonesia Maritime Magazine.

Upaya preventif itu, kata Ingrid, bisa dilakukan dengan banyak cara, di antaranya dengan melakukan simulasi bencana dan pengadaan tempat perlindungan.

“Jadi, kalau terjadi tsunami misalnya, masyarakat tidak lagi panik karena sudah tahu harus ke mana. Pemerintah Daerah harus memperhatikan soal ini,” ujarnya.

Di samping itu, lanjut Ingrid,  sistem peringatan dini juga harus ditingkatkan. Sebab, tidak sedikit sistem yang ada saat ini ternyata kondisinya sudah rusak.

“Contohnya saja sistem peringatan dini di Pelabuhan Ratu, di sana itu sudah rusak. Alangkah baik kalau sistem peringatan dini diperbaiki dan ditambah,” katanya.

Menurut Ingrid, pemerintah jangan terlalu terpaku pada besar atau kecilnya anggaran. Karena, jika memang pemerintah mau secara serius meningkatkan kegiatan preventif bencana, maka pihaknya pasti akan berusaha membantu meloloskan dana yang dibutuhkan.

“Saya tahu anggaran untuk antisipasi bencana itu tidak murah. Tapi, setidaknya tidak akan semahal biaya pemulihan atau relokasi, korban bencana,” imbuhnya.

Selain kegiatan preventif, Ingrid berpendapat, pemerintah juga harus segera menyempurnakan peralatan dan prasarana lain yang dibutuhkan dalam penanggulangan bencana, termasuk kebutuhan untuk memperlancar program tanggap darurat.

“Jadi, tidak seperti sekarang ini. Di Mentawai saja, saya mendengar barak pengungsinya tidak layak. Bahkan, di sana satu MCK katanya untuk dipakai 100 orang,” tandasnya

• 3 Comments
• (1 votes, average: 4.00 out of 5)
  
   Loading ...
• 1 view
• Tweet
•  Email
•  Print