06:41 am - Thursday 17 April 2014

Kontroversi Pengawasan Perikanan

By Redaksi - Wed Oct 17, 5:18 am

 

Maraknya kegiatan kapal nelyan  asing di perairan Indonesia menunjukkan masih belum optimalnya kegiatan pengawasan. Dalam hal ini, pengawasan yang lebih ketat di sejumlah perairan yang potensi perikanannya besar, seperti di Laut Natuna, Arafura, dan lainnya, bisa menjadi prioritas utama untuk dilakukan. Dengan ini, diharapkan kasus pencurian ikan di laut Indonesia bisa diredam dan kesejahteraan nelayan serta pengusaha nasional bisa terwujud.
Terkait hal ini, Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron menekankan pentingnya pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Apalagi ini diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan revisinya melalui UU Nomor 45 Tahun 2009.

“Dari pemahaman tentang pengelolaan perikanan, dapat diketahui bahwa pengawasan merupakan bagian darinya. Atau, lahirnya pengawasan di sektor kelautan dan perikanan bersumber dari serta ditujukan untuk pengelolaan yang baik,” kata Herman.

Ketika ditanya rencana penghapusan tugas atau wewenang pengawasan di lingkungan KKP, Herman mengaku menyayangkan adanya wacana tersebut. Sebab, apa yang dilakukan satuan pengawas perikanan KKP terus menunjukkan kemajuan dan prestasi yang baik. Ini terlihat dari banyaknya kapal asing yang ditangkap karena melakukan illegal fishing, termasuk aksi penyelundupan ikan Indonesia ke luar negeri yang selalu berhasil digagalkan.

“Ini merupakan prestasi yang patut diapresiasi. Sebab, dengan armada kapal pengawas serta anggaran yang tergolong pas-pasan, petugas pengawas KKP masih bisa bekerja dengan optimal. Untuk itu, keberadaan satuan pengawas perikanan KKP memang sangat penting,” ucapnya.

Menyikapi hal itu, mantan Kalakhar Bakorkamla, Laksamana Madya Maritime, Didik Heru Purnomo mengatakan tugas dan wewenang Bakorkamla merujuk pada misi Bakorkamla, yaitu, penegakan hukum di laut meliputi penyelundupan, yang ditangani oleh stakeholder Polri, Beacukai, dan Imigrasi.

“Bakorkamla itu kan badan koordinasi kemanan laut yang arti seluas-luasanya. Ada 12 stakeholder yang semuanya memenuhi kriteria bagaimana menegakan keamanan di laut,” kata Didik dalam perbincangannya.

Didik melanjutkan, lima fungsi tugas Bakorkamla yaitu, keamanan keselamatan pelayaran, kemudian pengawasaan sumberdaya alam di laut se izin KKP dan pemerintah daerah. “Kaitan dengan semua intansi yang ada itu, kita tidak. menghilangkan kewenangan mereka, tapi mensinergikan, termasuk kewenangan penyidikan dan sebagainya sesuai dengan UU dan peraturan yang berlaku,” bebernya.

Persoalan-persoalan di lapangan kata Didik, semakin hari semakin berkembang, didalam beberapa hal perlu ada yang disempurankan. Bagaimana cara menenggelamkan kapal, lalau bagaimana menggunakan pistol, granat ini kan perlu harmonisasi siapa yang berhak menggunakan. “Direktif itu juga lebih menekankan, supaya dilapangan itu ada koordinasi yang benar,”  

Sementara itu mantan Dirjen PSDKP Busran Kadri mengatakan PSDKP telah memberikan sumbangsih bagi menurunnya illegal fishing. Kata dia, dari jaman dia menjabat sampai saat ini. Apalagi UU 45 sangat kuat, PSDKP dibolehkan untuk menangkap, menenggelamkan sampai membakar kegiatan illegal fishing. Dia melanjutkan, berdirinya PSDKP tidak mengurangi kekuasaan dari AL, karena AL cakupannya sangat luas ada masalah Ambalat, masalah Perairan Timtim, Miangas, Selat Malaka dan lainnya, urusannya lebih kepada kedaulatan bangsa ini.

“Jadi pertanyaannya kenapa mesti dikurangi peran PSDKP, apakah dia menganggu? Jika memang menganggu sebutkan saja dimana menganggunya?,” tegasnya. 

Apakah setuju UU direvisi? Busran menjawab jika pemerintah menginginkan seperti itu lagi-lagi Busran mengatakan sah-sah saja tetapi prosesnya sangat memakan waktu, revisi UU ujarnya perlu waktu 5 tahun bahkan prosesnya bisa sampai 2-3 generasi baru bisa tercapai. Menurutnya,  Angakatan Laut terlalu luas, jika hanya menangani masalah perikanan.

 ”Saya melihat tidak ada saling merebut kekuasaan. Saya kasih contoh, di laut Cina, nelayan-nelayan Cina itu dikawal oleh kapal-kapal perangnya, nah ketika masuk ke wilayah Indonesia, PSDKP yang tahu lebih awal memberitahukan kepada Armabar, dan berhasil mengusir mereka, jadi ada kerjasama yang harmonis,” terangnya.
Busran sangat menyayangkan, ketika kerjasama yang sudah terjalin sangat baik, harus dipecah-pecah. Busran bahkan yakin, kegiatan illegal fisihing sudah berhasil ditekan dengan adanya PSDKP, tapi ketika kewenangannya dialihkan, maka kegiatan tersebut kembali akan merajalela. “Masih banyak peran AL untuk urusan-urusan lain yang lebih kepada menjaga kedaulatan bangsa,” tandasnya.

Sementara itu pakar kelautan Indonesia Prof. Hasyim Djalal menyatakan bahwa dalam menangani permasalahan di laut harus dilaksanakan secara komprehensif dan sistematis, perlu dibentuk satu badan yang dapat menaungi semua kegiatan pengawasan di sana.

“idenya itu adalah Badan Keamanan Laut (Bakamla), tapi ini masih cita-cita, masih jauh, karena harus dirumuskan secara matang dan tepat dan kemudian dituangkan dalam undang-undang sehingga bisa menaungi seluruh kepentingan instansi-instasi yang ada” ujar mantan duta besar keliling Indonesia untuk urusan kelautan tersebut.
Ketika ditanya lebih lanjut tentang rencana pengalihan fungsi pengawasan dari KKP, guru besar hukum/hubungan internasional Universitas Padjajaran ini menyampaikan bahwa selama belum dibentuk suatu badan yang benar-benar terintegrasi dan efektif, maka seharusnya KKP tetap dan harus meningkatkan kegiatan pengawasan sebagaimana amanat undang-undang. “Bila KKP melalui PSDKP tidak lagi melakukan pengawasan itu artinya melanggar hukum, melanggar undang-undang” tegasnya.  

Ditemui terpisah, Dirjen PSDKP Syahrin Abdurahman adanya direktif tersebut, Syahrin berpendapat PSDKP tetap bekerja sesuai regulasi yang ada seperti UU 45 tahun 2009. Bisa dikatakan, PSDKP bekerja sesuai dengan UU, Permen juga sudah ada bahkan Intruksi Presiden (Inpres) yang paling baru tahun 2011. Jelas printah Presiden bahwa KKP membasmi illegal fishing dan senada dengan UU yang ada.

“Dan kerja kita nyata, dengan bukti. Kita selalu mendapatkan tangkapan-tangkapan kapal-kapal asing, baru-baru ini baik di wilayah timur maupun wilayah barat. Dan saya selalu menekankan betul kepada seluruh personel kami dilapangan, karena kita sudah memakai uang negara,” bebernya seraya menyatakan dirinya bangga dengan kinerja anak buahnya di lapangan.

Arahan-arahan kepada jajaran PSDKP di bawah, Syahrin selalu menekankan untuk realistis dan bekerja secara proporsional karena memang ada regulasi dan aturannya.  Karena bagi dia, orang yang belajar tentang perikanan itu ada di lembaga mana, ini yang harus dipahami. Bahkan dulu, ketika dirinya masih menjabat sebagai komandan Lanmal Sabang, ada puluhan kapal yang melakukan kegiatan illegal fishing yang ditangkap, tapi soal teknik, dirinya tetap meminta kepada dinas perikanan setempat dan meminta tenaga ahli dari KKP untuk dikirim.

“Artinya bahwa di KKP inilah yang memang mempunyai keahlian dibidang itu (perikanan). Secara profesional, kami memang fokus untuk melakukan pengawasan di dunia perikanan. Dan kami tidak ikut dalam pelanggaran-pelanggaran yang lain, dan soal hasil biarkan masyarakat yang menilai apa yang sudah kami lakukan selama ini, dan ini bisa dipertanggungjawabkan secara matematis sejauh mana kinerja yang kami lakukan,” ungkapnya.

Pengamat Perikanan Aji Sulasro menyampiakan pendapatnya, tentang eksistensi pengawasan perikanan. Menurutnya, pemahaman tentang penegakan hukum di laut masih belum solid dan persepsi pencurian ikan oleh kapal asing atau illegal fishing masih berbeda-beda.

“FAO dan berbagai negara di Eropa dan Amerika menganggap illegal fishing sebagai kejahatan lintas negara yang merupakan ancaman serius karena merusak kelestarian Sumberdaya Ikan dan merugikan ekonomi secara massif,” kata Aji.

Sudah waktunya Pemerintah RI kata Aji harus memposisikan illegal fishing sebagai ancaman serius yang harus diatasi dengan segala kemampuan penegakan hukum dan pengawasan di laut dengan mensinergikan kekuatan dan integrasi kemampuan di bawah koordinasi BAKORKAMLA. “Jangan sampai terjadi illegal fishing oleh kapal asing di ZEE Indonesia dibiarkan yang akan merugikan nelayan R.I. dan terjadi ketidak kompakan diantara aparat penegakan hukum di laut dalam mensikapi pelanggaran oleh kapal asing,” tegasnya.
Berdasarkan data yang didapat, penangkapan ikan dimulai dari tahun 2007 tercatat ada sekitar 186 kapal dengan rincian Kapal Indonesia 96, Malaysia 8, Philipina 5, RRC 1, Thailand 31 dan Vietnam 45. Pada tahun 2008 ada peningkatan drastic, tercatat ada sekitar 243 kapal asing yang ditangkap oleh pihak pengawas perikanan. Kapal Indonesia ada sekitar 119, Malaysia 12, RRC 15, Thailand 23 dan Vietnam 74.

Tahun 2009, tercatat ada sekitar 203 kapal yang ditangkap, Indonesia 78, Malasyia 9, Philipina 4, RRC 8, Thailnad 27 dan Vietnam 76, Hongkong 1. tahun 2010 kembali ada penurunan sekitar 183, Indonesia 24, Malaysia 22. Philipina 8, RRC 7, Thailand 7 dan kapal Vietnam yang banyak ditangkap ada sekitar 115. Tahun 2011 hanya 106 kapal yang ditangkap, Indonesia 30, Malaysia 11, Philipina 13, Thailnda 3, Vietnam 42, Taiwan 6 dan Hongkong 1. 

Leave a Reply


8 + one =