01:32 pm - Thursday 24 April 2014

Industrialisasi Perikanan Import

By Redaksi - Fri Jun 22, 5:10 am

 

Di tengah upaya membangun industrialisasi perikanan dalam negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) justru tidak bisa membendung masuknya ikan impor. Bahkan, ikan dalam kemasan pun bebas masuk ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan dijual di pasar-pasar tradisional. Sungguh kontradiktif.

Secara teori, apa yang diwacanakan soal industrialisasi sangat ideal. Sah-sah saja jika ada anggapan bahwa di perairan Indonesia timur potensi ikan tangkapan masih berlimpah, sekalipun tidak ada data pendukung yang menguatkan asumsi tersebut. Kajian stok ikan nasional sudah lama tidak pernah dilakukan, sehingga validitas klaim tersebut diragukan.

Jika menyimak kajian yang dilakukan Badan Pangan Dunia (FAO), status perikanan dan populasi ikan pelagic-demersal di perairan Indonesia sudah tidak sehat. Fakta yang terjadi, dengan kapal besar, nelayan memperluas jangkauan, meningkatkan kapasitas penangkapan, dan menambah jumlah hari melaut, namun hasilnya tidak sesuai dengan biaya produksi yang dikeluarkan.  Hal ini menunjukkan bagaimana kondisi ikan yang sebenarnya. Kebutuhan konsumsi ikan yang semakin meningkat setiap tahun, maupun pasar internasional, juga membuat eksploitasi sektor perikanan berlangsung secara besar-besaran.

Hasil penelitian yang dilakukan FAO pada 2010 menyebutkan kondisi sumber daya ikan nasional dan dunia saat ini menyusut drastis. Pada 2008, stok ikan laut dunia yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi tinggal 15 persen. Sebanyak 53 persen stok ikan sudah dimanfaatkan secara maksimal dan tidak mungkin dieksploitasi lagi. Sisanya, sudah over-exploited atau stoknya menurun.

Gambaran pemanfaatan sumber daya ikan di seluruh perairan Indonesia yang diterbitkan Komisi Nasional Pengkajian Stok Sumber Daya Ikan pada 2006 menunjukkan hal yang sama. Tidak mengherankan jika sering terjadi bentrokan fisik antara nelayan tradisional dan ABK kapal asing akibat berebut wilayah penangkapan di tengah laut. Tidak hanya itu, konflik antar nelayan tradisional pun kerap terjadi.Berkaitan dengan industrialisasi, membangun gudang ikan, sebagaimana diusulkan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), di sentra-sentra perikanan tangkap, khususnya di Indonesia Timur,ada dua perspektif industrialisasi perikanan.

Pertama, industrialisasi perikanan dalam arti sempit, yakni membangun pabrik-pabrik pengolahan ikan, yang tujuannya meningkatkan produksi ikan olahan, baik untuk pasar domestik maupun ekspor.  Hal terpenting adalah pertumbuhan produksi terjadi, siapa pun pelakunya dan dari mana pun sumber bahan bakunya. Perspektif ini mirip gaya foot-loose industry yang menjadi ciri industrialisasi di Indonesia selama ini. Kedua, industrialisasi perikanan dalam arti luas, yakni transformasi ke arah perikanan yang bernilai tambah. Tujuannya, meningkatkan nilai tambah produksi perikanan lokal yang dinikmati para pelaku usaha kecil dan menengah. Terpenting adalah transformasi pelaku di hulu ataupun hilir sehingga nelayan dan pembudidaya ikan juga menjadi bagian penting dalam proses ini.

Karena itu, industrialisasi tak sekadar membangun pabrik, tetapi lebih pada terciptanya sistem yang menjamin meningkatnya mutu produk perikanan nelayan dan pembudidaya ikan yang bernilai tambah, berkelanjutan, dan menyejahterakan. Sehingga, industri tak semata teknologi, tetapi orientasi nilai budaya baru. Perspektif ini mirip resources-based industry. Di mana industri terkait dengan sumber daya lokal secara mendalam yang menjamin keberlanjutan produksi. Namun langkah ini terhambat oleh masalah teknis, seperti stok ikan dan pasokan listrik. Gudang ikan kapasitas 30 ton atau seukuran kontainer 40 feet dengan biaya Rp 1,5 miliar, memerlukan listrik 40 ribu watt, dan biaya operasional Rp 20 juta per bulan. Pasokan listrik sebesar itu masih belum tersedia di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Bahkan, PLN sendiri masih kesulitan menerangi permukiman penduduk tingkat kecamatan di wilayah timur. Idealnya, gudang penyimpanan dilengkapi freezer selain cold storage. Mesin freezer bisa membekukan ikan hingga minus 40 derajat celcius untuk mempertahankan kualitas ikan dan mencegah berkembang-biaknya bakteri. Proses pembekuan ini mutlak dibutuhkan sebelum ikan dipindahkan ke cold storage dengan suhu minus 18 derajat celcius sambil menunggu dikapalkan.

Biaya lain yang harus dihitung adalah beban transportasi. Untuk mencukupi kebutuhan bahan olahan industri perikanan di Jawa dan Sumatera, dibutuhkan kapal carrier berukuran 200 gross tonage (GT), mesin minimal 450 PK dengan kapasitas kapal 80-100 ton. Biaya solar (BBM) kapal tersebut sekitar Rp 100 juta untuk kebutuhan selama 10 hari melaut trayek pulang-pergi.

Biaya gudang dan transportasi sebesar itu menyebabkan harga ikan lebih mahal, belum termasuk biaya Investasi kapal dan biaya rutin yang harus dikeluarkan, seperti menggaji ABK dan biaya perawatan kapal. Sementara masalah pada budi daya ikan, industri tambak harus mengeluarkan biaya ekstra agar bisa survive. Untuk menyiasati penyakit dan virus yang merebak akibat kontaminasi zat kimia dari konsentrat pakan, lahan tambak harus dilapisi terpal plastik. Air laut yang sarat pencemaran untuk bahan baku tambak udang, bandeng, atau kerapu lumpur memerlukan treatment khusus pula agar ikan tetap sehat.

Tidak hanya itu, mereka juga dihadapkan persoalan melambungnya harga pakan. Sebaliknya, industri pengolahan pakan juga mempunyai risiko lebih tinggi akibat kenaikan tarif listrik, mahalnya bahan baku, dan tuntutan peningkatan kesejahteraan karyawan.

Jika pemerintah mampu menurunkan harga pakan hingga 40 persen atau menciptakan pakan altematif (organik), budi daya udang dengan sendirinya tumbuh subur. Pengusaha budi daya laut akan tertolong untuk mengembangkan usahanya. Atas kondisi ini seharusnya pemerintah Indonesia malu. Sebagai negara kepulauan terbesar yang memiliki potensi perikanan berlimpah, justru mengimpor ikan. Malaysia, walau menganut negara daratan, mereka mampu mengekspor ikan kerapu ke Hong Kong dengan harga lebih murah. Padahal, bibitnya diimpor dari Indonesia. Bahkan, mampu menyuplai ikan lele ke Batam dengan harga Rp9.000 per kilogram, sedangkan lele lokal dijual di atas Rp 10 ribu per kilogram.

Untuk mendukung reaslisasi program industrialisasi perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengusulkan tambahan anggaran Rp 2,27 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo mengungkapkan dukungan tambahan anggaran akan dialokasikan secara dominan bagi ketahanan pangan yang membutuhkan dana Rp 1,63 triliun.

 KKP berencana merehabilitasi saluran tambak tersier di sepanjang pantai utara pulau Jawa. Selain itu, dana itu juga dibutuhkan untuk mengembangkan infrastruktur produksi budi daya dan memodernisasi sarana perikanan tangkap di lima pelabuhan perikanan.

 Sharif menambahkan anggaran minor akan diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas tenaga penyuluh bersertifikat yang ditargetkan mencapai 4.000 orang serta melanjutkan sejumlah program unggulan seperti pengembangan usaha mina pedesaan dan pemberdayaan usaha garam rakyat. Total anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 286 miliar. Selain itu, KKP juga membutuhkan dana untuk menyelesaikan gedung Coral Triangle Inisiative (CTI) di Manado, ongkos operasional bagi kapal pengawas, serta penyediaan sarana air bersih di sejumlah kawasan pesisir.

 Namun upaya KKP itu tak sepi dari kritik. Suharjito, Penasihat dan Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengusaha Pindang Ikan Indonesia (Appikando) menuding semangat KKP meningkatkan daya saing produk perikanan masih sebatas jargon! Selama ini, pelaku usaha masih terkendala dengan bahan baku ikan, “Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah juga masih tumpang tindih,” keluh Suharjito.

Hal ini terlihat dari kebijakan yang melarang impor ikan yang tidak dibarengi dengan kebijakan startegis lain seperti membangun cool storage yang memiliki kapasitas besar di beberapa wilayah sentra penghasil ikan. Sehingga jika musim paceklik seperti saat ini, pengusaha pengolahan ikan tidak kewalahan mendapatkan bahan baku.

Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Riza Damanik, menilai rencana KKPuntuk fokus pada pengembangan industrialisasi perikanan nasional akan sulit tercapai jika kebijakan Impor ikan terus dilakukan pada 2012. “Tahun depan diperkirakan volume impor ikan akan naik hingga 20 persen,” ungkapnya.

Data impor ikan dari Januari hingga September 2011–menurut lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berfokus dalam masalah kelautan dan perikanan ini menyoroti Indonesia sudah mengimpor sebanyak 210 ribu ton ikan. Jumlah ini sempat menurun dari tahun lalu yang mengimpor sebanyak 318 ribu ton. Akibatnya, tambah Riza, rencana industrialisasi perikanan yang dicanangkan pemerintah akan sulit terwujud apabila kekurangan bahan baku diselesaikan dengan jalan pintas impor ikan.  “Dengan ketergantungan impor ini juga akan berdampak pada merosotnya kualitas perdagangan,” imbuhnya.

Tahun 2010, neraca perdagangan ikan dan produk perikanan Indonesia mencapai 1,7 miliar dollar AS. Sedangkan, Januari-Agustus 2011, neraca perdagangan ikan dan produk perikanan sudah mencapai US$ 1,2 miliar.

Adapun nilai impor ikan tahun 2010 mencapai 318.803 ton, sedangkan Januari-September 2011 sebesar 210.376,4 ton. Dari 79 jenis produk perikanan yang diimpor, sebanyak 40 jenis produk dan komoditas perikanan bisa dihasilkan di dalam negeri.

Leave a Reply


+ 8 = fifteen