10:05 pm - Saturday 19 April 2014

Zona Ekonomi Eksklusif: Potensi Maritim Tak Terjamah

By admin - Mon Aug 15, 4:52 am

 

Berdasarkan konvensi hukum laut 1982, wilayah periaian Indonesia meliputi kawasan seluas 3,1 juta km² terdiri atas perairan, kepulauan seluas 2,8 juta km² dan laut sekitar 0,3 juta km². Indonesia juga memiliki hak berdaulat atas berbagai sumber kekayaan alam serta berbagai kepentingan yang melekat pada ZEE seluas 2,7 juta km² dan hak partisipasi dalam pengelolaan kekayaan alam di laut lepas diluar 200 mil ZEE, serta pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan alam dasar laut perairan internasional di luar landas kontinen. Tertuang dalam pasal  192-237 UNCLOS membebankan kewajiban bagi setiap Negara pantai untuk mengelola dan melestarikan sumber daya laut mereka.

Pada tahun 2005 muncul gagasan dari Dewan Maritime Indonesia untuk membentuk Badan Penataan Batas Wilayah dan Zona Ekonomi Eksklusif  Indonesia yang bertujuan untuk mempertegas kedulatan Negara dan meningkatan kemanan laut. Diketahui Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah daerah di luar Laut Teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perairan Indonesia, cakupan yang meluas sampai 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar Laut Teritorial Indonesia diukur.

Di Zona Ekonomi Eksklusif, Indonesia telah ada dan berlaku. Hak berdaulat untuk tujuan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan pelestarian hidup dan sumber daya alam yang tidak hidup dari tanah dan sub-dasar laut dan perairan dan hak-hak kedaulatan ber­ke­­naan dengan kegiatan lain untuk eksplorasi ekonomi dan eksploitasi zona, seperti produksi energi dari arus air, dan angin, dan dari segi yuridis yaitu Pem­bentukan dan penggunaan buatan, instalasi pulau dan struk­tur, penelitian ilmiah kelautan, peles­tarian lingkungan laut, dan hak-hak lain berdasarkan hukum internasional.

Hak berdaulat Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Deklarasi ini Pemerintah, sehubungan dengan dasar laut dan lapisan tanah, terus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan di Indonesia tentang Perairan Indonesia dan Landas Kontinen Indonesia, perjanjian internasional dan hukum internasional.

Dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia , kebebasan navigasi dan penerbangan dan peletakan sub-kabel laut dan pipa akan terus diakui sesuai dengan prinsip-prinsip baru hukum internasional laut. Lalu berikutnya yaitu dimana garis batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia menimbulkan masalah batas dengan Negara berdekatan atau sebaliknya, Pemerintah Indonesia siap, pada waktu yang tepat, untuk masuk ke dalam perundingan dengan negara yang bersangkutan dengan maksud untuk mencapai kesepakatan.

Pakar Hukum Laut, Prof Hasyim Djalal mengaku sedih dengan konsep Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang tidak berjalan maksimal. Bagaimana tidak, dengan posisi strategisnya, Indonesia dianugerahi 17.504 pulau, panjang garis pantai “ 80.290 km, 2/3 luas wilayah terdiri dari laut, ditambah dengan wilayah yang berbatasan dengan 3 (tiga) negara tetangga yaitu : Malaysia, Papua New Guinea, dan Timor Leste, Indonesia belum mampu memaksimalkan konsep ZEE.

“ZEE bagi saya sangat penting, dengan Indonesia yang cukup strategis, sangat disayangkan jika ZEE kita terbengkalai,” kata Hasyim kepada Indonesia Maritim Magazine. Padahal, lanjut dia, konsep ZEE mampu memberikan berbagai keuntungan. Misalnya, kata Hasyim-sapaan akbarnya, jika ZEE mampu diterapkan dengan baik, maka keuntungan ekonomi akan mengikutinya karena sumberdaya perikanan di daerah tersebut sangat melimpah.

Selain itu, keuntungan politis juga bakal diperoleh pemerintah Indonesia, misalnya, hasil exercise penetapan garis batas ZEE di Selat Malaka dapat digunakan sebagai dokumen teknis dalam perundingan batas ZEE di Selat Malaka dan apabila hasil penetapan dipakai sebagai klaim unilateral garis batas ZEE Indonesia di Selat Malaka maka dapat dipakai sebagai batas operasional kapal – kapal TNI AL dalam penegakkan hak berdaulat NKRI di Selat Malaka.

Diketahui, Batas dalam ZEE adalah batas luar dari laut territorial. Zona batas luas tidak boleh melebihi 200 mil dari bibir pantai. Penetapan universal wilayah ZEE seluas 200 mil akan memberikan 36% dari seluruh total area laut. Walaupun ini porsi yang relatif kecil, di dalam area 200 mil yang diberikan menampilkan sekitar 90% dari seluruh simpanan ikan komersial, 87% dari simpanan minyak dunia, dan 10% simpanan mangan.

Melanjutkan keterangannya, Hasyim mengatakan ZEE wajib dimasukan dalam bagian perencanaan pengelolaan Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Infrastuktur perlu di berdayakan. Tapi, semua itu perlu disokong anggaran yang memadai. “Tentunya kemampuan anggaran yang harus ditingkatkan, baik untuk Kementerian Keluatan dan Perikanan (KKP), maupun untuk pertahanan laut kita,” tegasnya.

Sementara itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Muradi Darmansyah menilai pengelolaan laut menjadi perioritas utamanya. karenanya ZEE perlu mendapat dukungan, agar ekonomi maritim kedepan bisa terkelola optimal. “Mengenai keluatan akan menjadi prioritas utama ditahun 2011 mendatang, namun memang hal tersebut perlu dilakukan kajian akademis dari perguruan tinggi secara komperhensif,” kata Anggota Komisi IV, Muradi Darmansyah kepada Indonesia Maritim Magazine.

Dalam “kacamata” politisi Hanura itu, pemanfaatan ZEE masih jauh dari harapan, hal itu disebabkan karena kurangnya SDM yang memadai, ditambah minimnya infrastruktur dan teknologi yang tidak sebanding dengan luas laut Indonesia.

Ditambah lagi dengan kondisi tapal batas laut Indonesia yang suatu saat bisa berubah, karena patroli yang dilakukan tidak maksimal, serta infrastuktur lainya yang kurang memadi seperti, pembangunan mercusuar yang tidak merata.

“Kami khawatir dengan hal tersebut, pulau-pulau kecil kembali hilang, karena memang lemahnya hukum kita ditambah penglolaan ZEE yang tak didukung oleh SDM yang kuat,” kritik Muradi.

Tidak hanya itu, Muradi juga meminta kepada pihak terkait untuk selalu mengupdate peta-peta Indonesia, dengan kondisi saat ini mengenai perubahan iklim, bisa saja adanya perubahan iklim tersebut batas-batas laut kita semakin berkurang. “Saat ini kita kan mengacu kepada peta lama jamannya kolonila Belanda, seharusnya ada perubahan peta, dicocokan dengan kondisi saat ini. Jika ini tidak dilakukan maka, negara-negara tetangga bisa saja menjadi mengklaim.” Terangnya.

Ditanya mengenai apa saja yang perlu ditingkatkan untuk penguatan ZEE, Muradi mengatakan, Pendidikan menjadi modal utama, dan pemahaman pejabat akan hak-hak yang ada menurut hukum laut yang berlaku. Dan tidak hanya itu, penguatan kemanan juga perlu ditingkatakan, Muradi memberikan contoh adanya kasus kapal-kapal patroli banyak yang tidak beroprasi disebabkan Global Positioning System (GPS) yang rusak karena batrainya habis. “Ini sesuatu hal yang seharusnya tidak terjadi. Jangan sampai pengawasan tidak berjalan karena disebabkan hal-hal kecil yang sangat tidak perlu,” tandas Muradi.

 

2 Comments

Comments 1 - 2 of 2First« PrevNext »Last
  1. 0

    ==quote:”Muradi memberikan contoh adanya kasus kapal-kapal patroli banyak yang tidak beroprasi disebabkan Global Positioning System (GPS) yang rusak karena batrainya habis. “Ini sesuatu hal yang seharusnya tidak terjadi. Jangan sampai pengawasan tidak berjalan karena disebabkan hal-hal kecil yang sangat tidak perlu,” tandas Muradi”unquote=============
    Suatu alasan yang diada-adakan. Setiap kapal ada generator listrik. Apa susahnya untuk mengisi baterai?Tak ada GPS, gunakan sextant untuk menentukan posisi kapal dengan memperhitungkan tinggi matahari dari permukaan laut. Suatu keharusan bagi Perwira Nautica untuk memahami dan mempergunakan alat penentu posisi kapal ini (sextant). Kalau tidak mahir mempergunakan alat ini, perwira atau Kapten Kapal tidak diperkenankan untuk membawa kapal melaut.

    Mercu Suar.
    Untuk memperlihatkan ke dunia luar bahwa Pemerintgah sungguh-sungguh melaksanakan haknya atas lautan 200 mil dari pantai, perlu dibangun Mercu Suar disetiap pulau yang paling luar (menghadap lautan atau samudara luas).
    Disamping sebagai rambu lalu-lintas pelayaran, Mercu Suar ini dilengkapi dengan teropong electronic untuk mengamati gerak-gerik kapal yang melintas perairan nasional. Nama, bendera,jenis kapal dilaporkan ke Mabes TNI. apakah gerak-gerik kapal itu seolah-olah memeta dasar laut untuk mencari “mineral” yang terkandung didasar laut atau menangkap ikan secara ilegal.
    Mercu Suar diawaki oleh TNI AL, juga dipulau dimana ada Mercu Suar merupakan Pangkalan TNI AL untuk kapal-kapal patroli berkecepatan tinggi. Dengan adanya Pangkalan TNI AL, akan membuka jalan bagi perekonomian setempat. Misalnya, penduduk setempat diusahakan untuk menjadi pemasok bahan-bahan keperluan sehari-hari dari para personel TNI AL. Mungkin dengan bercocok tanam sayur-sayuran,buah-buahan. Kirim lulusan Fakultas Petanian sebagai Wamil (Wajib Militer) Penduduk diajarkan untuk bertanam pohon jarak pagar. Kemudian dilatih untuk membuat minyak jarak. Minyak jarak setelah diolah dijual ke Pangkalan TNI AL sebagai minyak campuran sebagai bbm generator listrik atau bbm campuran untuk mesin diesel kapal patroli. Dalam batas jarak tertentu dipulau lainnya dibangun LANUD. Penduduk setempat diberi petunjuk sama halnya dengan penduduk setempat dimana ada Mercu Suar. Atas petunjuk kapal patroli TNI AL, pesawat tempur datang untuk membayang-bayangi dengan terbang rendah kapal-kapal asing yang melanggar batas perairan nasional. Ini adalah jalan untuk menunjukkan kepada dunia luar bagaimana akan kesungguhan Pemerintah dalam mempertahankan kedaulatannya atas perairan apakah 12 mil atau 200 mil dari pantai.
    Pembangunan Mercu Suar beserta Pangkalan TNI AL dan LANUD merupakan subsidi tidak langsung dari Pemerintah kepada penduduk pulau-pulau terpencil itu. Tahun ini NKRI sudah merdeka 66 tahun. Sudah wajarlah penduduk-penduduk dipulau-pulau terpencil ikut menikmati hasil kemerdekaan ini.

  2. 0

    That takes us up to the next level. Great psotnig.

Comments 1 - 2 of 2First« PrevNext »Last

Leave a Reply


4 × = sixteen