06:11 pm - Friday 18 April 2014

KISRUH SELAT SUNDA: Cermin Strategi Continental

By admin - Fri Aug 19, 2:53 am

 

SELAT Sunda adalah jalur yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Sumatera. Di sana roda perekonomian berputar. Ironisnya sampai saat ini pemerintah belum bisa menyelesaikan kisruh di jalur tersebut. Antrean kendaraan dari Bakauheni-Merak dan sebaliknya mengular hingga beberapa kilometer.

Gagasan jalan pintas pun muncul dengan akan dibangun mega proyek Jembatan Selat Sunda (JSS). Persoalannya adalah, kondisi geografis di wilayah itu rentan bencana, serta Selat Sunda merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I yang dilewati kapal asing. Pembangunan proyek mahal ini merupakan cermin strategi kontinental.

Direktur Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan Pelabuhan (ASDP) Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Wiratno mengatakan, salah satu penyebab terjadinya antrean di jalur penyeberangan Selat Sunda karena kapasitas kapal menurun dan manajemen pengaturan kapal.

“Antrean terjadi karena kapal sedang docking (perbaikan dan perawatan, red). Kapal docking merupakan keharusan guna menjamin sertifikat kelaikan maupun keselamatan. Setiap 4 bulan sekali setiap kapal harus docking. Jadi kapal yang tersisa tinggal 28 kapal,” ujar Wiratno kepada Indonesian Maritime Magazine (IMM).

Kemacetan diperparah, kata Wiratno, saat sebagian kapal masih dock, ada beberapa kapal yang mengalami kerusakan. Bahkan, ada yang kerusakannya parah. Sehingga, proses perbaikan menumpuk.

Menurut Wiratno, kondisi ini terjadi karena kapal yang ada sudah tua. Sehingga, sudah saatnya diremajakan. “Karena itu untuk menghindari kemacetan di momen-momen tertentu, seperti saat Lebaran dan liburan sekolah, tidak ada kapal yang docking, semua harus jalan,” tegasnya.

Namun, untuk melakukan peremajaan operator memerlukan dana yang tidak sedikit. Ada solusi yaitu dengan menaikkan harga. Tetapi bakal ada respon masyarakat karena dianggap memberatkan.

“Kita menerima keluhan dari para operator. Pemerintah sebagai regulator harus menjaga keseimbangan. Baik dari sisi kemampuan masyarakat sebagai pembeli jasa dan kepentingan swasta. Operator harus dilindungi supaya bisa melakukan usahanya dengan baik, sehingga bisa meremajakan kapal-kapalnya,” jelas Wiratno.

Mengenai manajamen pelabuhan, kata Wiratno, walau jumlah kapal mencukupi jika tidak dikelola dengan baik, great-nya tak akan tercapai. Ini yang sering dia disampaikan kepada operator ASDP. Mereka diharuskan memperbaiki sistem preskontrol-nya.

Saat ditanya mengenai rencana pembelian dua kapal bekas dan baru, Wiratno mengatakan pihaknya akan mengajukan anggaran untuk dua kapal tersebut kepada pemerintah melalui APBN. “Ini sedang dibahas dan mudah-mudahan bisa diproses. Karena anggarannya baru bisa tahun depan,” ujar Wiratno.

Mengenai produksi pembuatan kapal, Wiratno mengatakan, akan dibuat di Indonesia. “Untuk membangun kapal tersebut paling tidak membutuhkan waktu dua setengah tahun. Intinya pemerintah akan membangun di dalam negeri. Tapi kalau swasta mau beli di luar, ya silakan,” katanya.

Kurangnya jumlah kapal feri sebagai wahana penyeberangan Jawa-Sumatera selalu menjadi kambing hitam. Mencuat kabar bahwa antrean yang terjadi karena ada rekayasa sosial, untuk memuluskan mega proyek Jembatan Selat Sunda (JSS). Menanggapi rencana pembangunan jembatan tersebut, Wiratno mengatakan itu adalah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Kementerian Perhubungan hanya mencegah terjadinya gangguan selama proses pembangunan jembatan terpanjang di dunia itu.

“Membangun jembatan itu kan butuh waktu sepuluh sampai lima belas tahun. Nah, kita berupaya selama dibangun jangan sampai terjadi gangguan. Kendaraan yang lewat Selat Sunda harus menunggu 15 tahun, kan tidak mungkin. Tugas kami tetap mengatur agar kapasitas itu terjaga lebih baik,” kata Wiratno.

Dia melanjutkan, pihaknya masih menunggu jaminan kepastian kapan JSS dibangun. Ini penting bagi investor untuk memastikan perhitungan. “Kami dari perhubungan hanya melihat dua sisi, satu dari kapasitasnya. Artinya, selama jembatan itu belum dibangun kita mencegah terjadinya antrean atau kesemrawutan. Kedua, ada kepastian bagi investor untuk memastikan keberlanjutan perusahaan pelayaran mereka,” jelasnya.

Untuk persiapan itu, Kementerian Perhubungan akan membangun satu dermaga lagi, yaitu dermaga 6. “Makanya kita butuh kepastian. Jika sudah ada kepastian jembatan itu akan dibangun, kita bisa siap-siap kapal itu mau dipindah ke mana. Meskipun ada jembatan, angkutan penyeberangan tetap ada. Jumlahnya tidak tahu, mungkin hanya tinggal 25 persen,” jelasnya.

Dari tinjauan lain, pengelolaan moda transportasi penyeberangan laut menjadi perangkap yang membuat rabun sekaligus tantangan bagi pemerintah. Tengoklah pernyataan Menteri Perhubungan, Freddy Numberi. Menurutnya, kemampuan layanan Pelabuhan Bakauheni dan Pelabuhan Merak terkendala karena sangat minimnya infrastruktur, seperti pemecah ombak, dan belum dipenuhinya sederet persyaratan yang ditetapkan International Maritime Organization untuk keselamatan dan keamanan pengoperasian pelabuhan-pelabuhan.

Di sisi lain, simak pula propaganda Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa melalui pengumuman mega proyek infrastruktur, khususnya pembangunan JSS. Hal tersebut menimbulkan semakin besarnya ketidakpastian pembenahan dan investasi jangka panjang.

 

Polemik Rencana Pembangunan Jembatan Selat Sunda

TAK heran, pro dan kontra menyelimuti rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda. Bahkan, Presiden RI ke-5, Megawati Seokarnoputri mempertanyakan rencana pembangunan jembatan yang diperkirakan memakan biaya ratusan triliun rupiah tersebut. Salah satunya karena Selat Sunda adalah daerah rawan bencana. “Di situ ada (gunung) Krakatau dan anak Krakatau yang potensial meletus. Jadi, tidak boleh macam-macam,” ujar Mega.

Belum lagi, kata Mega, ribuan kapal nasional dan luar negeri melintas di selat tersibuk tersebut. Karena itu, Mega mengimbau agar pemerintah melakukan ujicoba terlebih dulu jika benar-benar ingin membangun jembatan yang memiliki panjang sekitar 29 kilometer itu. “Saya bilang kalau betul mau membangun, harus di ujicoba. Bayangkan abunya (saat Gunung Krakatau meletus) sampai ke seluruh dunia,” beber Mega.

Di pihak lain, Anggota Komisi V DPR RI, dari Fraksi PDI Perjuangan, Lasarus menilai kesemrawutan di Selat Sunda selama ini sudah sering terjadi. “Jadi saya tidak melihat bahwa kesemerawutan itu dibuat untuk memuluskan pembangunan Jembatan Selat Sunda. Saya melihatnya lebih pada sistem penanganan keluar masuk kendaraan,” kata Lasarus.

Menurut Lasarus, kesemrawutan terjadi karena keterbatasan jumlah kapal. Di mana jumlah kapal yang ada saat ini belum bisa mengimbangi jumlah orang atau kendaraan, baik itu dari Merak menuju Bakauheni maupun sebaliknya. “Kalau jumlah kendaraan semakin banyak, diperlukan kapal yang memadai. Jadi tidak ada tawar menawar lagi,” tegasnya.

Lasarus memaparkan, dalam menyelesaikan permasalahan ini, jalur yang bersifat rutinitas sebenarnya tidak sulit dipetakan. “Bagi yang terlibat, baik itu Dirjen Perhubungan Darat, dan pihak ASDP tinggal duduk satu meja. Dikupas masalahnya apa. Saya yakin bila itu dilakukan bisa terpecahkan,” terangnya.

Diceritakan Lasarus, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), dengan Kemenhub dan jajarannya, dia telah menyarankan untuk menambah jumlah kapal. Demi kebutuhan masyarakat tidak bisa mengatakan mahal. Jika itu terus dibiarkan, kerugian ekonomi yang diderita masyarakat akan semakin besar. Angka kerugiannya bisa mencapai triliunan rupiah.

“Sebagai contoh, barang-barang seperti sayuran, kalau terhambat dua sampai tiga hari sudah tidak layak jual lagi, karena sudah busuk. Lebih kasihan lagi, para sopir. Berapa sih dia punya penghasilan satu hari. Hal-hal seperti ini kan seharusnya menjadi perhatian serius, jangan dibiarkan,” tegas Lasarus

Namun, sebagian kalangan menilai pembangunan JSS adalah mega proyek monumental Presiden SBY selama menjabat sebagai orang nomor satu di Indonesia dalam dua periode. ”Jika Megawati yang menjadi presiden selama tiga tahun saja bisa memulai pembangunan Jembatan Suramadu (JS), masak menjadi presiden 10 tahun tidak membuat monumen sejarah?” Setiap pemimpin sah-sah saja mempunyai obsesi. Tapi, jangan sampai mengorbankan kepentingan bangsa dan negara,” kata Prof Daniel Mohammad Rosyid, Guru Besar Riset dan Optimasi, Jurusan Teknik Kelautan ITS Surabaya.

Menurut Daniel, hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah aspek ideologi, politik, sosial dan budaya. Pembangunan JSS adalah refleksi dari dominasi ideologi motorisasi yang mengabaikan visi negara kepulauan. Ideologi motorisasi itu akan membawa bencana besar. Selain karena besarnya polusi yang ditimbulkan, juga subsidi BBM yang semakin tinggi.

Secara politis, pembangunan JSS juga dapat mempercepat disintegrasi bangsa karena munculnya kecemburuan sosial terhadap Jawa dan Sumatera yang memperoleh gelontoran dana begitu besar. Anggaran lebih dari Rp 100 triliun sebaiknya untuk membangun NTT, Maluku, Maluku Utara, dan Papua yang secara infrastruktur masih jauh tertinggal dibandingkan Jawa-Sumatera.

Perlu dipertimbangkan pula, akibat alokasi dana yang begitu besar akan muncul krisis finansial baru yang dampaknya harus dipikul seluruh rakyat Indonesia. “Bila Pemerintah memiliki dana besar, lebih baik dialokasikan untuk membangun infrastruktur pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan, yang akan membuat bangsa Indonesia mandiri secara ekonomi,” beber Daniel.

Menurut Daniel, pembangunan JSS juga akan memperburuk kondisi transportasi di Jakarta karena secara otomatis akan memperlancar arus pulang balik kendaraan bermotor dari Jawa-Sumatera dan sebaliknya. Bila ini terjadi, percuma ada wacana pindah ibukota untuk memperbaiki kondisi Jakarta. Pembangunan JSS juga akan mematikan moda transportasi laut yang seharusnya dikembangkan oleh Pemerintah sebagai negara kepulauan.

Bila SBY ingin membuat kenangan terindah sebagai presiden 10 tahun, lebih baik membangun double track Merak–Banyuwangi guna memperlancar arus barang dan penumpang dari Sumatera–Jawa–Bali dan sebaliknya. Atau membangun infrastruktur transportasi yang baik di NTT, Maluku Utara, dan Papua, termasuk jaringan kereta. “Membiarkan rencana pembangunan JSS, sama saja membiarkan negara jatuh ke jurang kehancuran. Untuk itulah kami yang tergabung dalam Aliansi Menolak Jembatan Selat Sunda (AMJSS) mengajak warga masyarakat yang peduli pada keutuhan bangsa menolak rencana tersebut,” tegas Daniel.

Antrean truk barang di Pelabuhan Merak menuju sejumlah daerah di Pulau Sumatera kian panjang, bahkan mencapai 4 kilometer. Sopir truk pun menjerit karena pulang tak membawa uang.

Atas kemacetan tersebut sejumlah sopir truk mengeluh, karena selain memakan waktu yang berhari-hari, pengasilan mereka habis. Bahkan ada yang harus meninggalkan utang kepada pemilik truk, karena uang saku dan uang jalan mereka habis untuk biaya operasional.

Belum lagi protes dari istri di rumah, karena pulang tidak membawa apa-apa ke rumah. Seperti yang dialami Tasim (45), sopir truk yang mengirim buah pisang dan kelapa dari Kecamatan Ketapang, Lamsel, ke Pasar Ciledug, Kota Tangerang.

Dia harus mengabiskan waktu sampai 4 hari bahkan satu minggu, antara perjalanan Lampung-Tangerang dan sebaliknya. “Gara-gara macet puluhan jam, saya ribut sama istri karena pulang nggak bawa uang. Bahkan, istri nuduh yang nggak-nggak,” keluh Tasim.

Tasim menjelaskan, rata-rata dirinya mendapat penghasilan dari sisa uang jalan sebesar Rp 100 ribu. Uang jalan yang dia terima sebesar Rp 1,2 juta termasuk untuk biaya penyeberangan, bahan bakar, dan tol. Belum lagi penghasilannya akan berkurang jika ada pungutan liar dari oknum petugas di jalan raya.

“Terbentur macet 15 jam, uang Rp 100 ribu yang seharusnya untuk orang rumah ludes. Dalam seminggu, saya pulang pergi antar barang Lampung-Tangerang sebanyak tiga kali,” ungkapnya.

 

Leave a Reply


eight − 1 =