09:36 am - Monday 21 April 2014

Alur Laut Kepulauan: Sebuah Konsekuensi Negara Kepulauan

By admin - Thu Aug 25, 5:37 am

 

NEGARA yang terdiri dari gugusan pulau bisa disebut negara kepulauan dengan keuntungan dapat menarik garis yang menghubungkan titik-titik terluar dari gugus kepulauan sebagai base line-nya. Adapun penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dilakukan dengan mempertimbangkan aspek pertahanan keamanan negara dan kondisi hidro-oseanografi agar alur pelayaran aman dilalui setiap kapal.

Hal ini merupakan hasil bargaining diplomasi antar bangsa. Rezim negara kepulauan diwajibkan tetap memberikan akses lewat (navigasi) bagi kapal-kapal asing yang melintasi perairan kepulauannya (archipelagic waters). Mengapa? Karena dulunya alur tersebut merupakan jalur tradisional yang biasa digunakan pelayaran internasional.

Penentuan ALK sendiri sebenarnya tidak diharuskan. Negara kepulauan boleh tidak menentukan ALK-nya, sehingga yang berlaku adalah semua kapal diperbolehkan melewati jalur-jalur navigasi normal yang biasa digunakan dalam pelayaran dunia (routes normally used for international navigation).

Apabila negara menentukan ALK, maka kapal-kapal yang akan melewati rute tersebut harus mengikuti rute atau alur yang sudah ditentukan. Tidak boleh lagi bercabang-cabang dalam bernavigasi atau melipir ke daratan seperti rute-rute terdahulu. Misalnya, ALKI Barat-Timur (E-W). Selama ini, rute melalui Laut Jawa banyak cabangnya, seperti alur di pulau Bawean. Kapal boleh berlayar di utaranya Bawean dan ada pula jalur di selatannya Bawean. Jika negara tidak menentukan ALKI E-W, semua kapal boleh melewati rute-rute tersebut. Tetapi bila negara menentukan rute ALKI E-W, sesuai proposal yang akan diajukan ke PBB, maka semua kapal asing yang melewati Laut Jawa harus melalui satu rute yang telah ditetapkan. Yaitu hanya alur utara Bawean.

Sejarah penetapan ALKI dimulai di lingkungan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal) sekitar Februari – Maret 1991, khususnya di Direktorat Pengkajian (Ditjian), setelah mempelajari hasil UNCLOS 1982. Pada kesempatan itu dibicarakan tentang keharusan Indonesia menetapkan Sea Lane Passage melalui perairan yurisdiksinya untuk mewadahi pelayaran transit dari satu perairan ke perairan lain.

Karena itu, Seskoal mengusulkan melalui Forum Strategi. Forum Strategi TNI AL ini dicanangkan untuk membicarakan hasil usulan ALKI terhadap negara. Sebelum Forum Strategi dimulai, Ditjian menyiapkan segala sesuatu untuk Forum Strategi. Salah satu yang terpenting adalah Makalah Ajakan.

Dalam Makalah Ajakan itu diajukan 3 Alur Laut Kepulauan (ALK). Yaitu alur di kawasan barat, tengah, dan timur. Karena ALK berada di perairan Indonesia, maka diusulkan agar dinamakan ALK Indonesia, disingkat ALKI. Ketiga ALKI yang diusulkan tersebut ternyata diterima forum. Kemudian, pada 19 Mei 1998, Sidang Pleno MSC-69 IMO secara resmi menerima (adopt) tiga ALKI yang diusulkan Indonesia (41 tahun setelah Deklarasi Konsepsi Negara Kepulauan/Wawasan Nusantara pada 1957).

Sebelumnya, Konvensi Hukum Laut III yang diselenggarakan PBB di Chicago pada 1982, telah menghasilkan dua buah keputusan fenomenal. Yaitu dengan diakuinya rezim zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan rezim negara kepulauan (Archipelagic State). Lahirnya kedua rezim itu merupakan hasil dari negosiasi dan tawar menawar yang alot antara negara pantai dengan negara maritim yang selama ini menguasai lautan, baik untuk eksplorasi perikanan, pertambangan, pelayaran, perdagangan maupun jalur militer.  Atas disahkannya rezim ZEE maka laut bebas (high seas) yang semula terbuka lebar untuk jalur pelayaran dan eksploitasi laut menjadi berkurang 200 mil laut dari tiap-tiap pulau yang ada. Kondisi ini jelas merugikan negara-negara maritim, seperti Amerika, Inggris, Jepang, Kanada dan lainnya.

Lalu kenapa mereka menerima konsep ZEE ini? Salah satu jawabannya adalah mereka diberikan garansi tetap mendapatkan akses masuk ke wilayah laut tersebut baik untuk navigasi maupun eksploitasi. Di Bab V Artikel 58 dari Konvensi Hukum Laut Chicago ditegaskan dengan menyebut negara lain memiliki kebebasan bernavigasi di ZEE dan penerbangan di wilayah udara di atasnya dengan due regard (memperhatikan) hak dan tugas negara pantai di ZEE, serta hukum dan peraturan lain yang berlaku secara internasional.

Tidak jauh beda dengan rezim ZEE, pengakuan konsep negara kepulauan juga hasil dari tarik ulur kesepakatan antara negara pengguna dengan negara pantai. Indonesia beserta beberapa negara yang memiliki karakter kepulauan, seperti Filipina, Solomon Island, Papua New Guinea dan negara lainnya baik dari Afrika maupun Amerika Latin, berusaha menggolkan konsep ini dengan segala cara. Termasuk salah satunya menerima syarat tetap memberikan akses navigasi kepada negara lain yang akan melewati negara kepulauan tersebut.

Atas dicapainya kesepakatan tersebut negara-negara kepulauan di satu pihak mendapatkan keuntungan dengan bertambahnya luas wilayah laut, namun di sisi lain mempunyai tanggung jawab memberikan akses, baik laut maupun udara terhadap negara lain yang akan melintas di perairan kepulauan (archipelagic waters).

Di antara negara-negara yang diakui dunia sebagai negara kepulauan, baru Indonesia yang sudah menentukan ALK dan sudah diserahkan ke pertemuan tahunan keselamatan pelayaran ke-69. Sementara negara-negara kepulauan lainnya masih belum menetapkan ALK. Beban untuk menentukan ALK sepertinya mudah. Namun dalam pelaksanaannya berbenturan dengan kepentingan nasional yang lebih tinggi. Pelaksanaannya “bagai buah simalakama”. Dibuat jalur akan merugikan keamanan negara, tidak dibuat negara lain akan menuntut. Hal ini yang terjadi dengan Indonesia.

Atas keputusan menyerahkan 3 jalur utara-selatan ALKI ke MSC (maritime safety Committee), maka Indonesia sudah bersiap dituntut negara lain, seperti Amerika, Inggris, Australia, Kanada dan Jepang.   Mereka menganggap penentuan ALKI tidak sesuai dengan ketentuan umum penentuan ALK (GPASL). Yakni harus meliputi seluruh rute normally used for international navigation dari satu laut lepas/ZEE ke laut lepas lain.

Mereka menyebutnya partial designation, karena Indonesia tidak memasukan alur laut barat-timur dari Selat Karimata-Laut Jawa hingga ke Laut Arafuru. Jika Indonesia tidak menentukan rute ini maka sesuai Artikel 53-12 mereka bisa melintas dengan hak lintas ALK di seluruh rute pelayaran/penerbangan normally used for international navigation.

Akhirnya pada 1998 saat MSC meeting ke-72, delegasi Indonesia menjanjikan bahwa Indonesia akan memenuhi penentuan ALKI secara lengkap dengan memasukan alur laut barat-timur. Keputusan itu sangat berisiko, tapi tidak ada pilihan lain.

Melihat posisi strategis Jakarta, ibukota negara yang berada tepat di pesisir utara Laut Jawa, jika ALKI barat-timur jadi dibuka akan sangat rawan terhadap aksi infiltrasi udara maupun laut. Padahal untuk mengantisipasi hal tersebut sejak dulu Indonesia telah menerapkan ADIZ (Air Defense Identification Zone) di pulau Jawa ke selatan agar setiap penerbangan yang menuju Jakarta (Jawa) termonitor.

Faktor lain yang menjadi kendala adalah kepadatan lalu-lintas baik laut maupun udara di atas laut Jawa yang memiliki banyak sekali bandara Internasional, mulai dari Cengkareng, Yogyakarta, Solo, Surabaya sampai Denpasar. Selain itu terdapat pelabuhan-pelabuhan besar, seperti Tanjung Priuk, Semarang, Gresik, Tuban dan Surabaya.

Beberapa titik Laut Jawa juga merupakan laut dangkal dengan kedalaman hanya 20-45 meter. Sehingga kurang aman digunakan untuk rute pelayaran besar. Tidak hanya itu, beberapa bagian laut di alur tersebut juga digunakan sebagai taman nasional dan cagar alam. Walhasil, hingga sekarang ALKI barat-timur belum diajukan.

Apakah negara-negara yang menuntut diam saja? Tidak, mereka tetap meminta dan demo yang paling menggemparkan terjadi pada 2003, saat Armada ke-7 US Navy melintas di sepanjang Laut Jawa dan mengadakan menerbangkan pesawat tempur Hornet-nya di perairan seputar pulau Bawean. Sehingga memunculkan incident  Bawean yang sangat terkenal itu.

Di bagian lain negeri ini adalah perairan Natuna. Armada US Navy juga sering berlayar di wilayah ALKI I menyusuri pulau-pulau kecil di sekitar perairan tersebut dan berlabuh di Singapura. Aksi ini dikuntit pesawat TNI AL, tapi juga dibayang-bayangi helikopter dari Armada tersebut. Lalu bagaimanakah sikap yang harus pemerintah ambil dalam menghadapi masalah ini? Pemerintah mengalami kendala dalam memutuskan polemik ini. Di satu pihak Indonesia sudah berjanji ke dunia internasional untuk membuka jalur ALKI barat-timur.  Di pihak lain, dalam negeri masih banyak pro dan kontra terhadap isu pembukaan jalur ALKI tersebut.

Bagi sebagian kalangan, termasuk militer pembukaan jalur ini akan menambah beban pengamanan nasional sehingga menghendaki upaya diplomasi lanjutan untuk tidak membuka jalur ALKI barat-timur.   Namun bagi kalangan akademisi, dengan berlandaskan pada hukum internasional, umumnya mereka berpendapat jalur tersebut sebaiknya dibuka.

Kedua pendapat itu memiliki kekuatan argument yang sama, satu pihak berpikir untuk kepentingan bangsa. Sementara pihak lain memikirkan bangsa ini dari background pengetahuannya, bahwa jika Indonesia tidak membuka maka permasalahan yang akan dihadapi Indonesia akan lebih rumit.

Sebagai jalan keluar, untuk sementara yang bisa dilakukan pemerintah Indonesia terhadap dunia internasional adalah menggelar survei kelautan untuk keamanan pelayaran di laut Jawa dan menyerahkan hasil-hasilnya ke lembaga internasional untuk meminta saran dan masukan. Melalui langkah ini diharapkan akan membuka mata dunia bahwa dengan alasan safety dan pelestarian taman laut serta cagar alam di Laut Jawa, keputusan akhir dari permasalahan ini akan lebih menguntungkan Indonesia, yaitu dibatalkannya penentuan jalur ALKI barat-timur.

 

Leave a Reply


three + = 9