05:49 pm - Saturday 19 April 2014

RUU Kelautan Masih Terpendam di Dasar Laut

By admin - Thu Jun 30, 4:43 am

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indo­nesia memiliki wilayah laut seluas 5,8 juta km2, terdiri dari wilayah teritorial sebesar 3,2 juta km2 dan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 2,7 juta km2. Namun pada kenyataannya, Rancangan Undang-undang (RUU) Kelautan yang akan memayungi wilayah maritim Indonesia belum juga selesai.

Melihat cakupan wilayah nusantara yang begitu luas, Indonesia memiliki keanekaragaman sumber daya alam laut yang potensial. Di dalamnya terhampar 17.504 pulau dengan garis pantai sepanjang 95.181 km. Sebagai negara maritim dengan luas lautan dua pertiga dari daratan, Indonesia sudah semestinya memiliki payung hukum untuk kesejahteraan rakyat dan melindungi wilayahnya dari ancaman luar.

Namun, RUU Kelautan hingga kini belum tuntas. Padahal Undang-undang (UU) Kelautan atau lebih tepat disebut UU Maritim memiliki fungsi sangat strategis. Jika UU ini rampung, pemerintah dan stakholder bisa menjalankan pembangunan di wilayah laut Indonesia secara terkoordinasi. Pun, lembaga kementerian dalam menjalankan tugasnya tidak akan tumpang tindih karena sudah diatur dalam UU tersebut.

Karena itu, Indonesia Maritime Institute (IMI) mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI segera mengesahkan RUU Kelautan dan seharusnya namanya UU Maritim. Hal tersebut didasari karena Indonesia sejak merdeka, lahir sebagai negara kepulauan dalam satu wadah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Bahkan wilayah Indonesia telah mendapat pengakuan dunia melalui Deklrasi Djuanda 1957 dan UNCLOS 1982.

“Perubahan pimpinan nasional dari orde lama ke orde baru telah mengubah arah kebijakan pembangunan dari Marine Based Oriented ke Land Based Oriented. Pemerintah orde baru mengubah Indonesia menjadi negara kepulauan yang berorientasi daratan,” kata Direktur Eksekutif IMI Paonganan.

Tidak hanya itu, sejak era orde baru, kebijakan pembangunan negara kepulauan diubah menjadi negara agraris yang bervisi kontinental (inward looking). “Ini sudah salah arah. Negara kepulauan sejatinya menganut visi maritim (outward looking),” ujarnya.

Paonganan menyatakan, IMI akan terus mengawal agar RUU Kelautan/Maritim yang saat ini masih dibahas DPR, penyusunannya tidak salah kaprah. “Undang-undang Kelautan yang akan disahkan itu harus mengembalikan arah kebijakan pembangunan nasional ke orientasi pembangunan menuju Indonesia sebagai negara maritim. Bukan lagi negara agraris,” tegas doktor ilmu kelautan lulusan Institut Pertanian Bogor (IPB) itu.

Sebagai pakar yang paham tentang kelautan, Paonganan mengimbau anggota DPR RI khususnya Komisi IV yang membidangi kelautan agar benar-benar memahami kondisi real Indonesia sebagai negara kepulauan. “Kita (Indonesia) harus menjadi ‘negara maritim’ yang kuat sehingga martabat kita sebagai bangsa yang  besar tidak diinjak-injak negara tetangga. Bahkan, kita harus memaksa dunia menghormati dan menghargai Indonesia sebagai negara paling strategis di dunia,” katanya.

Paonganan menjelaskan, RUU Kelautan merupakan program legislasi DPR yang seharusnya selesai pada 2010, sesuai dengan Prolegnas 2010 – 2014. Namun, hingga kini belum ada pembahasan konfrehensif yang dilakukan anggota legislatif.

Menurut Paonganan, letak geografis Indonesia yang sangat strategis sebagai jalur lalu lintas perdagangan dunia, memerlukan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut secara maksimal. Ditambah sumber daya alam hayati dan non hayati yang melimpah, seharusnya bisa dimanfaatkan dengan baik. “Bahkan, Deklarasi Djuanda 1957 dan UNCLOS 1982 menempatkan Indonesia sebagai negara kepulauan dengan potensi ekonomi maritim sangat besar,” jelasnya.

Lebih lanjut, Paonganan memaparkan, konsep Negara Kepulauan (Nusantara) memberikan Indonesia anugerah yang luar biasa. Letak geografis yang strategis, di antara dua benua dan dua samudera, sekitar 70 persen angkutan barang dari Eropa, Timur Tengah dan Asia Selatan ke wilayah Pasifik, dan sebaliknya, harus melalui perairan nusantara.

“Selain itu, wilayah laut yang demikian luas memiliki sumber daya alam yang luar biasa, seperti ikan, terumbu karang,  wisata bahari, minyak, mineral langka dan gas bumi,” kata Paonganan.

Ia berharap, dalam penyusunan RUU Kelautan tidak ada aturan yang tumpang tindih dengan perundang-undangan yang telah ada. RUU Kelautan secara kompleks mengatur pengelolaan laut, di antaranya terkait perikanan, pertambangan, pelayaran, industri kelautan, pariwisata, penegakan kedaulatan, dan perlindungan laut.

Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Bambang Susilo mengatakan, pihaknya telah menyelesaikan draf RUU Kelautan yang selanjutnya dapat menjadi pertimbangan dan pembahasan DPR bersama pemerintah. Me­nu­rut Bambang, jika sudah diundangkan, RUU Kelautan akan menjadi pedoman bersama dalam menyelesaikan beberapa persoalan di bidang kelautan. Sehingga, pembangunan kelautan dapat dilaksanakan secara optimal dan berkelanjutan, dengan memberikan nilai ekonomi bagi pembangunan nasional.

Diakui Bambang, selama ini pembangunan di bidang kelautan banyak yang ‘overlapping’ alias tumpang tindih sehingga sering menimbulkan konflik kewenangan antar sektor. Meski demikian, pengelolaan bidang kelautan tetap harus ditangani lebih dari satu kementerian. Sayangnya, saat ini pembangunan nasional di bidang kelautan masih memperoleh porsi yang relatif kecil dibandingkan sektor-sektor lain.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Riza Damanik mengemukakan, RUU kelautan diharapkan meneguhkan kebijakan kelautan. Namun, substansi RUU tersebut masih berpotensi tumpang tindih dengan undang-undang yang sudah ada.

“Aturan mengenai konservasi misalnya, sudah diatur dalam UU Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan.
Pun, ketentuan tentang kedaulatan laut sudah diatur dalam UU No 6/1996 tentang Perairan Indonesia dan UU No 17/1985 tentang Ratifikasi Konvensi Hukum Laut Internasional,” katanya.

 

UU Kelautan Payungi Masyarakat Maritime

Anggota Komite  II Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Bahar Buasan mengatakan, RUU Kelautan secara khusus menjadi payung hukum bagi nelayan di daerah, seperti di Provinsi Bangka Belitung (Babel). Nelayan di sana sering dirugikan akibat penambangan timah di laut.

“RUU Kelautan ini bisa menjadi payung hukum bagi nelayan. Mereka akan terlindungi atas aktivitas penambangan timah di laut yang menyebabkan kerusakan terumbu karang. Hal ini berpengaruh atas minimnya hasil tangkapan ikan nelayan,” ujarnya.

Bahar mengatakan, dengan RUU ini perusahaan atau penambang yang melakukan pencemaran lingkungan dapat dikenakan sanksi. Selama ini sanksi yang diberikan terhadap kerusakan dan pencemaran laut, baru diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres). Karena itu, kata Bahar, RUU Kelautan sangat penting, karena negara Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang memiliki potensi laut sangat besar, yang dapat dimanfaat secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat terutama nelayan.

“RUU Kelautan adalah peraturan yang sangat vital. Mengingat Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Selain itu, letak geografis Indonesia sangat strategis, karena merupakan jalur lalu lintas perdagangan dunia,” jelasnya.

Sebab itu, lanjut Bahar, diperlukan peraturan pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut Indonesia secara maksimal untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. “Jika RUU Kelautan ini sudah disahkan menjadi UU, para nelayan bisa mendapatkan perlindungan hukum yang jelas,” katanya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Babel Yulistio mengatakan, nelayan harus dilindungi dengan payung hukum yang sah, sehingga kesejahteraannya lebih terjamin. Selain adanya kepastian tentang sanksi bagi para penambang yang merusak habitat laut, RUU Kelautan juga mengatur kepentingan distribusi hasil perikanan. Pemerintah wajib mengaturnya, sehingga tidak merugikan nelayan dan budidaya laut lainnya,” terang Yulistio.


DPR Sibuk Manuver Politik Lupakan RUU Kelautan

Terbangkalainya Rancangan Undang-undang (RUU) Keluatan karena ketidakseriusan dan ketidakmengertian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terhadap kondisi real wilayah Indonesia. Mereka lebih mengutamakan pembangunan di sektor daratan. Sementara pandangan Indonesia sebagai negara maritim dianggap para wakil rakyat seb elah mata.

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Hanura, Muradi Darmansyah beralasan, pihaknya belum membahas mengenai RUU kelautan, karena Komisi IV masih membahas UU Pangan dan Pembalakan Liar.

“UU Kelautan belum. Bicara mengenai adanya usulan menjadikan UU Maritim bagi saya sah-sah saja. Sekadar wacana, karena kita akan memilih yang terbaik,” kata Muradi kepada Indonesia Maritime Magazine (IMM).

Menurut Muradi, membahas RUU Kelautan secara otomatis membahas mengenai maritim dan dunia internasional. Hal tersebut sudah tertuang dalam Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) yang sudah diratifikasi Komisi IV.

“Masalah konflik di perbatasan sudah ada aturan sendiri,” ujarnya.

Muradi mengatakan, yang diatur dalam UU Kelautan, yaitu, bagaimana memberdayakan laut untuk kesejahteraan bangsa. Seperti masalah pencurian ikan. “Jadi yang dimaksud UU Kelautan adalah UU yang mengatur untuk kemakmuran. Semua menjadi prioritas. Kita urus di darat, di laut juga perlu. Kalau untuk hutan, jika tidak dibuat UU cepat akan menjadi problem serius dalam pembalakan,” katanya.

Saat ditanya mengenai kapan UU Kelautan itu akan diselesaikan? Muradi menyatakan ada prolegnas yang mengatur semua. “Untuk bulannya, kami belum bisa katakan. Karena kita masih fokus menyelesaikan UU pangan dan pembalakan liar dulu,” tukasnya.

Menanggapi terbengkalainya penyelesaian RUU Kelautan, Profesor Kelautan dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof Indra Jaya mengatakan, sudah tidak aneh lagi jika ada kelambatan pemerintah dan DPR dalam pembahasan laut. “Saya kira DPR memandang masalah keluatan terlalu kompleks, karena lintas sektoral. Di kalangan DPR sendiri tidak ada kesamaan visi bahwa laut sebagai salah satu sektor yang harus diprioritaskan. Saya lihat DPR belum sampai ke situ, dan sangat lemah,” ujar Indra.

Indra menilai, sangat sulit orang-orang yang ingin memajukan kelautan menjadikan UU Kelautan menjadi UU Maritim. Ini karena tidak ada kemauan serius dari DPR untuk membahas RUU Kelautan. “Saya melihat masih sangat jauh sekali. Bisa jadi hanya sekadar mimpi. DPR sendiri saya lihat masih sangat tergantung terhadap lembaga eksekutif. Selama pemerintah tidak serius dalam pembangunan laut. Sangat sulit mewujudkan UU Maritim,” tandasnya.

 

 

 

 

1 Comment

Comments 1 - 1 of 1First« PrevNext »Last
  1. 0

    Quote..Karena itu, Indonesia Maritime Institute (IMI) mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI segera mengesahkan RUU Kelautan dan seharusnya namanya UU Maritim. Hal tersebut didasari karena Indonesia sejak merdeka, lahir sebagai negara kepulauan dalam satu wadah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Bahkan wilayah Indonesia telah mendapat pengakuan dunia melalui Deklrasi Djuanda 1957 dan UNCLOS 1982…unquote.
    Ini sudah cukup untuk kita melangkah kedepan menuju Negara Maritim.
    Sementara menunggu lahirnya RUU Kelautan, yang perlu digarap sekarang ini adalah:
    1.Kesepakatan antara; Kementrian Perdagangan,Kementrian Keuangan,Kementrian Kelautan dan Kementrian Pendidikan untuk memberikan kelonggaran sepenuhnya bagi usha-usaha meningkatkan kesejateraan kehidupan Nelayan Tradisionil, meningkatkan kemampuan nelayan tradisionil untuk menangkap ikan semaksimal mungkin, dengan pendidilan serta belajar cara-cara baru dalam usaha menangkap ikan dengan peralatan modern.
    2.Memberikan Dana yang cukup agar PT bidang Kemaritiman, seperti ITS, Undip untuk meneliti serta memberikan saran-saran umpanya, ditelaah ukuran, tingginya tiang layar serta pemakaian layar bagi perahu-perahu, bahan layar yang kuat dan murah, serta dapat “dijahit” oleh penduduk setempat. Kunjungan yang teratur dari ahli-ahli di bidang ke Maritiman ke desa-desa Nelayan Tradisionil.
    3.Pemakaian tenaga listrik untuk dipakai menjalankan perahu dalam keadaan darurat, pemancar radio untuk komunikasi antar perahu dalam memberikan keterangan posisi kumpulan-kumpulan ikan, berkomunikasi dengan darat.Dimulai dengan cara yang paling “sederhana”, menggenjot pedal untuk memutarkan generator pengisi batre.
    4. Penyediaan alat-alat untuk memberikan penerangan didarat dalam hal keadaan cuaca berdasarkan ramalan yang diterima dari Dinas Meterologi, dengan memakai alat penerimaan data-data melalui satelit.
    5.Pengimporan bebas bea masuk untuk alat-alat mesin-mesin
    atau peralatan lain dalam usaha menaikkan keterampilan Nelayan Tradisionil. Fish finder, sonar dsbnya.
    6.Juga kerjasama dengan PT bagian ekonomi dalam mengajar mengenai cara-cara berusaha, pemasaran dsbnya. Dalam usaha untuk menggugah keinginan untuk berusaha diatas kaki sendiri. Memperkenalkan mengenai dunia koperasi.
    6.Pemikiran serta penyediaan dana untuk pembangunan “cold storage” yang sederhana untuk menampung ikan-ikan yang ditangkap sebelum dikirim ke pasar.
    ===
    Sperti pepatah Cina, perjalan seribu kilometer dimulai dengan langkah yang pertama. (langkah pertama..1/4 meter ???)

Comments 1 - 1 of 1First« PrevNext »Last

Leave a Reply


+ seven = 9