02:40 pm - Monday 21 April 2014

Pencemaran Laut Timor: Sisakan Kerusakan Sosial dan Lingkungan

By admin - Mon May 23, 2:04 am

Kasus terbesar di Indonesia akibat pencemaran minyak terjadi di Laut Timor akibat meledaknya sumur minyak Montara milik PT. TEP Australasia. Ironisnya, pemerintah tidak bisa memberikan angka valid terhadap kerugian yang dikibatkan oleh pencemaran minyak Montara tersebut. Klaim Freddy Numberi sebagai ketua Timnas  PKDTML pun dipertanyakan.

Direktur Eksekutif Indonesia Maritime Institute (IMI), Dr Y Paonganan M.Si yang juga Pakar Ekologi Laut menilai, lambannya pemerintah dalam menyikapi persoalan pencemaran Laut Timor telah mencabik-cabik harkat, martabat dan jati diri bangsa Indonesia.

Menurut Paonganan, pemerintah tidak pernah mempunyai perhatian serius terhadap masalah pencemaran di Laut Timor. Masalah Laut Timor bukan hanya masalah sepele dari sisi ekologi, tapi merupakan masalah berbahaya yang mengancam masa depan anak cucu karena akan berdampak jangka panjang.

“Kita harap Presiden menyikapi hal ini. Bila tidak, kita akan buat gerakan yang lebih besar untuk mendesak pemerintah menyikapinya lebih serius. Sehingga, harga diri dan jati diri bangsa tidak tercabik-cabik karena persoalan ini,” tegas Paonganan.
Ia juga menggaris bawahi seharusnya pemerintah melakukan kajian ilmiah secara komprehensif dan menyeluruh di Laut Timor agar proses klaim ke pihak pencemar disertai bukti-bukti ilmiah akurat.

Tak heran, Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) dengan tegas menolak rencana PTTEP Australasia, perusahaan minyak Australia, untuk memberikan ganti rugi 5 juta dolar AS atau Rp 45 miliar bagi para nelayan dan petani rumput laut di Timor Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Ketua YPTB Ferdi Tanoni menjelaskan, jumlah ganti rugi tersebut sangat tidak sebanding dengan penderitaan yang ditanggung para nelayan dan petani rumput laut sejak terjadinya pencemaran laut Timor, seluas 85.000 kilometer persegi akibat meledaknya ladang minyak Montara, pada 21 Agustus 2009 lalu.

YPTB bahkan mengajukan pengaduan baru dengan melengkapi seluruh data tambahan berkaitan dengan pencemaran akibat ledakan ladang minyak Montara. Jumlah nelayan yang mengalami kerugian, jauh lebih banyak dibandingkan yang diajukan Tim Nasional yang dipimpim Menhub Fredy Numberi.

“Saya minta Menteri Perhubungan Freddy Numberi tidak mengorbankan dan menggadaikan harga diri masyarakat Timor Barat-NTT, dan menjadikan kami sebagai warga negara kelas tiga di negara ini,” ujar Tanoni.

Tanoni menyatakan hal tersebut menanggapi pernyataan Freddy Numberi bahwa Pemerintah Indonesia akan menerima ganti rugi dari pihak PTTEP Australasia sebesar 5 juta dolar AS terkait pencemaran di Laut Timor.Dari hasil laporan pemerintah Australia, kata Fredi, PTTEP setuju untuk membayar ganti rugi kepada masyarakat yang terkena dampak. “Tadinya mereka minta 1 juta dolar AS, tapi kami tidak setuju,” kilah Numberi dalam pernyataannya.

Menurut Tanoni, kesediaan Menhub menerima ganti rugi 5 juta AS, berarti pemerintah Indonesia secara langsung mengakui data-data ilmiah yang diklaim ke PTTEP Australasia sangat tidak valid. “Dengan kata lain, Pemerintah Indonesia mengakui bantahan PTTEP Australasia bahwa sebagian besar data-data dari Indonesia hanya berdasarkan pada asumsi saja,” beber Tanoni.

Sebenarnya, kata Tanoni, nilai ganti rugi 5 juta dolar AS bukan hal baru. Angka tersebut sudah pernah diajukan pada Juli 2010. Namun, saat itu diprotes keras YPTB. Kemudian Pemerintah Indonesia mengajukan klaim 2,3 miliar dolar AS atau Rp 22 triliun, namun ditolak PTTEP Australasia.

Tanoni mengatakan, jika Freddy Numberi menyepakati menerima 5 juta dolar AS, maka hal ini merupakan sebuah kemunduran besar. Seharusnya yang dilakukan Freddy saat tumpahan minyak terjadi adalah mengusulkan kepada Presiden untuk membuat sebuah Crash Program bernilai Rp 100 miliar hingga Rp 200 miliar untuk membantu para nelayan dan petani rumput laut.

Karena itu, Tanoni meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersikap cepat dan tegas dalam penyelesaiaan masalah Montara dengan memperhatikan fakta dan data-data yang telah disampaikan YPTB sejak Desember 2010. “Harus ada sikap tegas Presiden untuk menyelesaikan masalah ini,” tandasnya.

 

1 Comment

Comments 1 - 1 of 1First« PrevNext »Last
  1. 0

    thanks for share. thumbs up! sven

Comments 1 - 1 of 1First« PrevNext »Last

Leave a Reply


1 + seven =