07:45 am - Wednesday 16 April 2014

Minapolitan: Akan Sejahterakan Nelayan..?

By Dr. Y. Paonganan S.Si.M.Si - Fri Nov 26, 4:16 am

Konsep Minapolitan yang digagas Kementerian Kelauatan dan Perikanan dinilai pengamat dari KIARA, Riza Damanik belum layak diterapkan. Pasalnya, program Minapolitan masih menekankan pada upaya peningkatan ekpor kita, tanpa diimbangi dengan peningkatan nelayan tradisional.

Selain itu, dia menilai, gagasan Fadel Muhammad itu sulit diterapkan sebelum adanya perbaikan kondisi industri pengolakan perikanan nasional. “maka saya bisa memastikan bahwa monapolitan itu tidak berhasil guna dalam upaya mensejahterakan para nelayan kita secara menyeluruh,” katanya kepada Maritime Magazine.

Sebaiknya, lanjut Riza, dalam kurun empat tahun mendatang, pemerintah terlebih dulu membangun infrastruktur perikanan rakyat dan peningkatan subsidi bagi perikanan nasional atau pun pembudidayaan nasional. Misalnya dalam bahan bakar minyak dan pengadaan pakan bagi budidaya. termasuk dalam upaya memberikan jaminan atas rehabilitasi lingkungan pesisir agar sumber daya dapat meningkat, baik kualitas maupun kuantitasnya. Setelah itu semua terpenuhi, maka, kata dia, program minapolitan sudah dapat diterapkan. “Saya kira kalau Minapolitan itu diterapkan sebelum infrastruktur perikanan rakyat ditingkatkan, maka cukup berbahaya, karena fondasinya belum cukup kuat untuk negara industri perikanan,” tegasnya.

Kalaupun pemerintah tetap keukeuh menjalankan program tersebut, kata Rizal, maka kompetisi terbuka antara pelaku usahan dan pelaku perikanan tradisional akan terbuka lebar. Dalam posisi seperti itu marginalisasi nelayan akan semakin tinggi. Lalu juga eksploitasi sumber daya alam perikanan juga akan meningkat.

“Dalam konteks itu peran negara dalam menjamin perlindungannya SDA dan pemenuhan kesejah­te­ra­an nelayannya gagal terpenuhi,” katanya. Menurutnya, gagasan untuk meningkatkan produksi dengan program minapolitan  yang digaungkan oleh Fadel tidak memberikan perubahan atau manfaat besar dalam pengelolaan sumber daya alam kita.

Riza mengatakan, yang jadi masalah untuk bahari saat ini adalah peningkatan produksi yang ada belum mampu mendongkrak kesejahteraan nelayannya dan hingga saat ini hal itu belum juga terjawab. Mengapa demikian? rasio produksi perikanan selama ini masih dikuasai oleh pelaku industri yang sebagian besar diantaranya bukan diperuntukan dalam negeri,baik untuk dimakan ataupun untuk diolah di dalam negeri. “melainkan dijual secara gelondongan ke luar negeri. Sehingga tidak memberikan manfaat besar baik bagi nelayan ataupun dalam negeri.”

Dalam pantauannya selama satu tahun terakhir ini, Minapolitan tidak memenuhi targetnya. Hal itu disebabkan program (minapolitan) kurang mendapat dukungan dari berbagai lembaga pendidikan dalam menopang Sumber Daya Manusia di lapangan.

“Jadi di banyak tempat, saya melihat Kementerian Kelautan dan Perikanan belum berhasil mengajak secara sungguh-sungguh lembaga pendidikan menjadi lokomotif untuk menjadi tenaga handal mendampingi masyarakat masyarakat perikanan tradisional kita,” cetusnya.

Selain itu, hambatan lainnya, seperti pembiayaan belum mencapai yang diinginkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), kata Riza, secara faktual anggaran APBN 2010 dan 2011 masih relatif kecil, hanya sekitar 3 triliun. “Dan terakhir, saya juga menilai DPR masih belum terlihat dukungannya terhadap program tersebut.”

KKP sendiri mengakui bahwa masih banyak daerah yang belum siap. Hal ini terbukti dari 24 lokasi pilot project hanya sembilan pe­me­rintah daerah (Pemda) yang telah menyelesaikan masterplan-nya.

Hal tersebut diungkapkan Dirjen Perikanan Budidaya KKP Made L. Nurdjana beberapa waktu lalu. Padahal, katanya, Pemda sendiri sebenarnya cukup antusias dengan program minapolitan ini. Untuk itu, jika ada memang Pemda yang bermasalah dengan pembuatan masterplan, sebaiknya masalah itu segera diselesaikan. “(Masterplan) tahun ini harus sudah selesai tahun ini, kalau tata ruang tidak harus bicara dengan DPRD, cukup SK bupati,” katanya.

Dikatakan Made, jika sampai dimulainya tahun fiskal 2011 pemda yang masuk dalam pilot project minapolitan belum juga menyelesaikan masterplan-nya, maka alokasi anggarannya akan dialihkan ke wilayah lainnya yang sudah siap. “Minapolitan sebagai salah satu cara mensejahterahkan masyarakat. Memelihara ikan mudah, pasarnya banyak,” jelasnya.

Berbeda dengan Riza, Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Golkar, Markus Nari justru mendukung program Minapolitan. Menurutnya, program yang merupakan strategi pembangunan perikanan berbasis kawasan ini sudah memiliki persetujuan dari DPR.

“Ibarat sebuah mobil, saat ini Menteri Kelautan dan Perikanan tengah menancap gas. Nah, model tancap gas seperti ini perlu diapresiasi sebagai kesungguhan untuk membangun sektor Kelautan dan Perikanan,” katanya kepada Indonesia Maritime Magazine.

Markus menilai, optimisme ini perlu dijaga. Sebab, sektor Kelautan dan Perikanan ini masih terus dianggap kecil dan kurang strategis. Secara politik juga kurang diperhitungkan. Strategi ini memang mirip dengan strategi para menteri sebelumnya.

“Pada era Habibie, ada Gerakan Protekan. Pada era Megawati ada Gerbang Mina Bahari. Dan, era periode pertama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ada Revitalisasi Perikanan,” cetusnya.

Atas dasar itu, Markus menilai, gagasan Fadel itu patut mendapatkan dukungan dari komisi IV. Sebab, program tersebut merupakan program yang langsung menyentuh masyarakat. “Jadi nanti, masyarakat itu diajak usaha sendiri dan nantinya, dari hulu ke hilir adalah usaha yang dihasilkan rakyat,” katanya

Meski demikian, lanjut Markus, kekurangan dari salah satu program yang di jagokan KKP itu masih memiliki kekurangan, yaitu belum jelas pasarnya. Untuk itu, dia mengimbau KKP menyediakan ruang untuk penyaluran hasil produksi. “Jangan sampai putus di tengah jalan, mereka sudah memproduksi, tapi produksinya tidak bisa ditampung,” pintanya.

Selain itu, Markus mengimbau pada kementerian yang dipimpin Fadel untuk tetap mencermati peta aliran pemikiran yang kini mempengaruhi gerakan perikanan. Peta aliran tersebut sudah dikenal dalam kajian ekologi-politik dan secara riil memang ada kelompok pengikutnya.

Masing-masing aliran akan merespons minapolitan secara berbeda. Pertama, aliran dengan pendekatan konservasi keanekaragaman hayati (biodiversity conservation) yang tentu akan mempertanyakan apakah gerakan minapolitan akan merusak sumberdaya atau tidak.

“Bila menteri KP menekankan budidaya sebagai andalan dalam minapolitan, kalangan dalam pendekatan ini akan mewaspadai terjadinya kerusakan sumberdaya mengingat sumber pakan selama ini berasal dari ikan,” jelasnya.

Menurut Markus, dengan mendongkrak produksi budidaya berarti kebutuhan pakan akan meningkat, akibatnya kegiatan penangkapan ikan akan meningkat pula. Padahal upaya pemerintah menekankan budidaya tidak lain karena kondisi sumberdaya ikan sudah semakin menurun dan kegiatan perikanan tangkap sudah sulit diandalkan lagi.

“Apa artinya ada pengendalian penangkapan bila ternyata pada akhirnya penangkapan akan marak lagi untuk memenuhi kebutuhan pakan. Karena itu kalangan ini sangat anti terhadap budidaya ikan kerapu yang pakannya bersumber dari alam,” tutur Politisi asal Sulawesi Selatan ini.

Selain itu, terang Markus, kalangan ini akan kritis terhadap pengembangan tambak yang mengkonversi mangrove. Hal ini karena mangrove dianggap sebagai tempat penting baik untuk pemijahan ikan, tempat hidupnya beberapa spesies penting, dan secara ekologis penting dalam melindungi daratan dari gelombang pasang, tsunami, ataupun intrusi air laut.

“Karena itulah gagasan kelompok ini adalah pentingnya sertifikasi atau eko-labeling usaha budidaya untuk meyakinkan pasar bahwa usaha tersebut tidak merusak lingkungan, seperti munculnya best aquacultur practice (BAP) dan sejumlah bentuk sertifikasi lainnya,” ucapnya.

Kedua, lanjut Markus, aliran dengan pendekatan eko-populisme (eco-populism) yang akan mempertanyakan apakah gerakan minapolitan akan membawa keadilan dan kesejahteraan masyarakat atau tidak. “Bila budidaya yang akan digenjot, maka isu yang muncul adalah siapa yang akan dijadikan aktor terpenting: apakah pengusaha besar atau rakyat? Pengalaman berkembangnya usaha tambak skala besar yang merusak lingkungan serta menempatkan rakyat hanya menjadi buruh industri tambak tentu masih menjadi ingatan penting. “

Selain itu, ujarnya, tumbuhnya usaha budidaya secara masif akan dilihat sebagai upaya yang hanya menguntungkan industri pakan yang kebanyakan masih berafiliasi pada perusahaan multinasional. Kondisi ini akan makin menciptakan ketergantungan pada perusahaan-perusahaan besar, yang pada akhirnya merekalah yang akan mengendalikan harga pakan.

“Dengan kondisi seperti ini, maka pembudidaya ikan skala kecil akan terus dikendalikan oleh pasar. Karena itulah, ide kelompok ini adalah bagaimana membangun kedaulatan para pembudidaya ikan yang berarti mampu menentukan usahanya sendiri tanpa harus terlalu tergantung pada industri pakan atau pengusaha inti. Diyakini bahwa kedaulatan ini akan membawa kepada kesejahteraan,” imbuhnya.

Ketiga, aliran dengan pendekatan pembangunan berwawasan lingkungan (eco-developmentalism). Ini merupakan tipe pendekatan jalan tengah. Pendekatan modernisasi ekologi ini merupakan turunan dari pendekatan Malthusian yang menganggap persoalan ekologis adalah faktor ledakan penduduk.

“Ide pokoknya pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan bisa disinergikan, dan penemuan teknologi ramah lingkungan atau instrumen-instrumen yang dianggap “menjamin” kelestarian lingkungan menjadi strateginya. Dalam konteks minapolitan, maka tumbuhnya pertambakan skala besar dianggap sebagai suatu yang sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi karena dapat membuka lapangan kerja baru serta mendorong ekspor nasional,” terang Markus.

Namun, imbuhnya, kelompok ini mencatat pentingnya instrumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk menjamin bahwa usaha budidaya tersebut tidak berdampak serius terhadap lingkungan. Gagasan kelompok ini adalah pembangunan berkelanjutan (sustainable deveopment).

“Melihat adanya ragam aliran pembangunan perikanan itu, minapolitan bukan persoalan teknis (management) bagaimana menggenjot produksi dan pasar, tetapi ternyata merupakan persoalan tata-kelola (governance). Artinya, secara obyektif ada ragam aliran pemikiran atau pendekatan dan kepentingan para pihak yang mesti diakui dan didialogkan. Belum lagi bila kita memasukkan variabel pemerintah daerah, akademisi, LSM, dan anggota DPR atau politisi yang tersebar ke dalam ragam aliran yang berbeda itu,” kata Markus.

Ditegaskan Markus, setiap kelompok akan berusaha mempengaruhi kebijakan agar alirannya lah yang diterima. Banyak LSM yang sengaja memasang para pelobi di pemerintahan demi memperjuangkan kepentingannya dan dari berbagai aliran pemikiran tersebut, pemerintah umumnya cenderung pada aliran ketiga, namun mestinya tetap mengakui adanya ruang politik bagi keberadaan aliran pertama dan kedua sebagai rem.

“Mengabaikan dua aliran tersebut sama saja dengan terus tancap gas tanpa rem, dan akibatnya sudah dapat diduga apa yang akan terjadi. Karena itu minapolitan harus dilihat pula secara politik,” sarannya.

Leave a Reply

Comments are closed on this post.