10:06 pm - Saturday 19 April 2014

Babak Baru Pertahanan Laut

By Dr. Y. Paonganan S.Si.M.Si - Fri Nov 26, 4:33 am

Dengan cakupan luasan itu yang harus diawasi, sudah tentu TNI AL membutuhkan dukungan alat utama sistem senjata (alutsista) yang lengkap. Namun, semua itu belum terlihat hingga saat ini karena alasan keterbatasan anggaran.

Atas dasar itu, sejumlah kalangan berpandangan kalau pertahanan laut Indonesia masih terbilang lemah. Kebanyakan dari pengamat pertahanan di tanah air itu selalu mengeluhkan kekurangan yang ada dan terus menyuarakan agar semua perlengkapan untuk pertahanan laut dipenuhi.

Meski demikian, tantangan besar itu tak menyurutkan semangat TNI AL dalam melaksanakan perannya. Bahkan, TNI AL di bawah komando Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal), Laksamana Madya TNI, Soeparno dengan langkah-langkah yang cerdas dan kerjas keras menetapkan skala prioritas untuk mengefektifkan semua program kegiatan, sehingga targat kinerja dapat tercapai.

Apalagi, disisi lain pemerintah telah mampu menambah sebagian dari kebutuhan anggaran minimal (minimum essantial budget) guna mweujudkan pembangunan kekuatan pokok minimum (minimum essantial force) TNI, seiring peningkatan kesejahteraan prajurut.

Laksdya TNI, Soeparno dalam mengoptimalkan kekuatan TNI AL yang ada saat ini, melakukan pola gelar dan pola operasi penegakan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia dilaksanakan secara terus menerus. Pelaksanaan pola itu sendiri dilakukan dengan skala prioritas di perairan rawan selektif. Juga, langkah yang diambil adalah menyusun kembali kekuatan tempurnya dengan mengacu pada kekuatan pokok minimum (MEF) berdasarkan prediksi arah datangnya ancaman (thereat based planning) dan berdasarkan kemampuan yang diperlukan (capability design).

Dari gelaran operasi itu senantiasa dilakukan evaluasi yang selanjutnya telah disusun suatu jenis operasi untuk mencapai efektivitas dan efesiensi dengan mempertimbangkan keterbatasan dan usia pakai alutsista serta berorientasi pada pemenuhan komitmen dan kodal operasi. Jenis operasi yang dilaksanakan TNI AL pada 2010 diselaraskan dengan perumusan pola operasi yang dianut oleh jajaran TNI berdasarkan undang-undang pertahanan negara yang meliputi operasi militer perang (OMP) dan operasi militer selain perang (OMSP).

“Memang betul kalau terdapat pihak menilai kalau pertahanan di laut kita lemah, tetapi tentunya tidak sepenuhnya benar. Sebab kalau kita berbicara pertahanan di laut, berarti menyangkut tegak atau tidaknya kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa termasuk didalamnya adalah sumber daya yang ada di wilayah laut yurisdiksi nasional Indonesia yang akan mengancam kelangsungan dan kesejahteraan bangsa,” tegas Laksdya TNI, Soeparno ketika ditemui Indonesia Maritime Magazine di ruang kerjanya.

Dikatakan Soeparno bahwa kekuatan TNI AL bertumpu pada Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT). “Jadi yang saat ini dibutuhkan TNI AL adalah pangkalan, kapal perang, pesawat patroli maritim, pasukan marinir termasuk kendaraan tempur dan persenjataan yang canggih dan berteknologi tinggi.”

Terkait kegiatan operasi yang dilaksanakan TNI AL 2010, peraih Bintang Dharma itu memaparkan soal OMP diimplementasikan dalam bentuk penangkalan dan penindakan. Untuk penangkalannya meliputi operasi intelmar oleh Koarmatim dan Koarmabar, pengamanan perbatasan laut (pamtas laut) dalam bentuk operasi penyekatan laut dan operasi Malacca Strait Sea Patrol (MSSP). “Sementara penindakannya yakni operasi siaga tempur laut wilayah Barat dan wilayah Timur,” terangnya.

Sementara OMSP sendiri, lanjut Soeparno, penangkalannya dilakukan operasi patroli terkoordinasi (Patkor) yang terdiri dari Patkor Indosin, Patkor Malindo, Patkor Indindo dan Patkor Optima, kemudian dilakukan pula operasi pemberdayaan wilayah barat dan timur, operasi pengamanan alutsista dan operasi angkatan laut militer. “Penindakannya sendiri berupa operasi yang telah dilaksanakan antara lain operasi SAR, operasi Pam ALKI dan operasi Kamla.”

Dalam sisi menyusun kekuatan, menurut Jenderal Bintang Tiga itu, TNI AL sudah memiliki jawabannya. Namun, itu bukan berarti tak ada masalah lagi terhadap perairan Indonesia. Saat ini yang banyak dibicarakan adalah soal perbatasan laut, pulau-pulau terluar dan juga kerap tertangkapnya nelayan Indonesia oleh polisi laut negara tentangga.

“Soal perbatasan laut atau klaim daerah teritorial sudah sering terjadi antara negara yang memiliki perbatasan itu. Hal itu tak berbeda yang dialami Indonesia dengan negara tetangga seperti kebanyakan kasus negara lain seperti perselisihan wilayah Kashmir antara India dan Pakistan, permasalahan di Semenjanung Korea, persoalan China dan Thailand dan masih banyak lainnya,” imbuhnya.

Indonesia sendiri, kata Soeparno, saat ini terdapat beberapa masalah perbatasan laut dengan negara tetangga yang dapat menimbulkan konflik dimasa mendatang. Masalah perbatasan itu antara lain perbatasan Indonesia dengan Singapura, Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Filipina, Indonesia dengan Australia, Indonesia dengan Papua Nugini, Indonesia dengan Vietnam, Indonesia dengan Thailand, Indonesia dengan India, Indonesia dengan Palau dan Indonesia dengan Timor Leste.

“Lingkungan nasional, Indonesia mempunyai sejumlah persoalan batas wilayah, baik perbatasan darat maupun maritim yang hingga saat ini berlum juga tuntas. Baru-baru ini terjadi konflik perbatasan di blok Ambalat, Kaltim dan kasus pelanggaran kapal ikan Cina yang dikawal kapal perang angakat laut negara tersebut, sehingga timbul ketegangan antara TNI AL dengan kapal perang dan kapal ikan Cina tersebut. Kemudian yang terakhir tentang kasus penangkapan aparat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) oleh aparat  Police Marine negara Malaysia, serta beberapa kasus lainnya,” ungkapnya.

Soeparno menegaskan, untuk masalah itu semua, pemerintah telah berusah menyelesaikannya melalui pertemuan bilateral dengan negara tetangga guan kesepakatan mengenai batas wilayah negara. “Sementara dalam rangka menegakkan kedaulatan dan menjaga keutuhan NKRI, TNI AL meningkatkan kesiap-siagaannya dan melanjutkan gelar kekuatan serta prioritas satuan di daerah perbatasan,” tutrnya.

Untuk persoalan pulau terdepan, Soeparno menegaskan bahwa TNI AL selalu siap membantu pemerintah daerah dalam memberdayakan pulau-pulau yang sulut dijangkau dengan transportasi darat, laut dan udara. “Bentuk bantuan itu sendiri sesuai tugas pokoknya, antara lain mengamankan pulau-pulau kecil dan terdepan”.

Disebutkan Laksdya TNI, Soeparno kalau yang telah, sedang dan akan dilaksanakan masing-masing operasi pengamanan pulau terdepan dan wilayah perbatasan laut dengan menghadirkan unsur-unsur KRI dan pesawat udara untuk mengadakan pengamanan, dilakukan juga survei hidrografi yang dilaksanakan oleh unsur-unsur KRI dari Dishidros dalam menetapkan batas suatu negara di laut dengan menarik garis-garis pangkalatau baseline yang menghubungkan rangkaian titik-titik terluar.

“Selain itu, telah dilaksanakan juga operasi bakti dalam bentuk operasi Surya Bhaskara Jaya (BSJ) sejak 1980-an. Operasi ini pada hakikatnya merupakan wujud kepedulian dan peran serta TNI AL untuk membantu pemerintah dalam hal ini pemda guna mendinamisasikan pembangunan daerah terpencil. Serta yang paling utama adalah TNI AL telah menempatkan pasukan marinir di pulau-pulau terluar dalam rangka menjaga dan mengamankan pulau-pulau terluar serta wilayah perairan sekitarnya,” jelasnya.

Untuk penempatan marinir di pulau-pulau terdepan, tuturnya, dilakukan pergantian setiam enam bulan sekali. Untuk itu semua prajurit yang ditempatkan disana dilakukan pembinaan sekaitan dengan peningkatan kesejahteraan mereka beserta keluarganya. “Bentuk yang diberikan itu bermacam-macam, antara lain perumahan, pendidikan, kenaikan pangkat dan asuransi.”

Ketika ditanya terkait adanya proses yang tengah dilakukan DPR RI untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU)Kelautan, Soeparno mengaku mendukungnya. Menurut dia, keberadaan aturan tersebut sangat penting artinya bagi bangsa Indonesia, termasuk TNI AL karena akan menjadi salah satu dasar hukum dalam menegakkan kedaulatan negara dan hukum di laut yurisdiksi nasional Indonesia. Selain itu tentunya dibutuhkan oleh komponen bansa lain sebagai pedoman bersama dalam menyelesaikan persoalan-persoalan bidang kelautan. Terlebih, saat ini masih banyak masalah kelautan belum memiliki landasan hukum yang kuat ,antara lain penentuan batas wilayah negara, perbatasan antara Indonesia di daerah-daerah yang overlap baik yang menyangkut laut wilayah, zona berdekatan dan landasan kontinen.

“Kita mengharapkan RUU Kelautan itu betul-betul memiliki sebuah visi maritim bangsa yang lahir dari rasa kesamaan nasib dan kesamaan tujuan yang memiliki pandangan jauh ke depan sebagai satu cita-cita membangun Indonesia sebagai se­buah negara kepulauan ber­cirikan maritim. Paham mari­tim yang mampu membawa kembali Indonesia sebagai bangsa bahari untuk mewujudkan kehidupan kebangsaan Indonesia yang lebih baik, makmur dan sejahtera, dibarengi dengan ko­mitmen yang kuat dari segenap komponen bangsa dalam mewujudkan pilar maritime power secara simultan dan berimbang dalam upaya melindungi keka­ya­an sumber daya alam laut Indonesia agar dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran bangsa dan negara,” tandasnya.

3 Comments

Comments 1 - 3 of 3First« PrevNext »Last
  1. 0

    Slamat malam bpk,
    saya tertarik dengan masalah kemaritiman yang sekarang sedang diperbincangkan oleh banyak kalangan khususnya berkaitan dengan masalah perbatasan laut antar negara. Saya ingin bertanya kepada bpk mengenai apa yang disebut dengan komponen maritim bangsa saat ini.
    Berkaitan dengan itu apa yang dimaksud dengan tata ruang wilayah pertahanan maritim, apakah bangsa indonesia telah memiliki pemahaman mengenai itu terkait dengan adanya UU RI no. 26 Thn 2007 tentang UUTR?
    Trims,
    Luhut

  2. 0

    Salam maritim Pa Luhut

    Terima kasih atas responnya. mengenai beberapa pertanyaan yang Bpk sampaikan adalah merupakan pertanyaan yang sering diajukan dalam setiap kesempatan, namun yang menjadi kendala saat ini di bangsa kita adalah kurangnya perhatian terhadap masalah maritim. kondisi ini terjadi karena orientasi pembangunan nasional masih ke darat (land based oriented) sehingga sulit meliohat kondisi real bahwa indonesia adalah negara kepulauan yang 75% wilayahnya adalah laut. kompenen maritim yang seharusnya mendapat perhatian jadi sangat kurang, seperti indusrti dan jasa maritim, lingkungan maritim, pertahanan maritim dan lain sebagainya.

    dan yang paling menyedihkan adalah kurangnya sumberdaya manusia yang paham tentang hukum laut untuk bisa menangani masalah perbatasan yang hingga kini masih bermasalah dengan negara tetangga. sistem penataan ruang yang tertuang dalam UU tata ruang masih sangat parsial, dan lebih kepada tata ruang darat, walaupun di Kementrian Kelautan sdh menyusun beberpa tata ruang pesisir dan laut namun masih sebatas pada sumber daya alam hayati laut. apalagi jika katakan tata ruang pertahanan laut, kita masih didikte oleh asing, misalnya dalam penetapan ALKI serta konsekuensi pertahanan negara dan lingkungan yang masih belum terimplementasi dengan baik….

    permasalahan utama adalah..para pemimpin bangsa saat ini belum sadar akan potensi maritim Indonesia..mereka masih sibuk mengurusi pertanian darat..hutan dan sebagainnya yang ada di darat…

    semoga diskusi ini bisa berlanjut pada suatu kesempatan yang baik…

    kami juga menerbitkan majalah yang kami beri title Indonesia Maritime Magazine, jika Pa Luhut berkenan bisa buat artikel untuk kita muat sebagai upaya memberikan pencerahan ke pengambil kebijakan untuk memahami maritim

    salam maritim

    Dr. Y. Paonganan

  3. 0

    Walking in the preescne of giants here. Cool thinking all around!

Comments 1 - 3 of 3First« PrevNext »Last

Leave a Reply


1 + three =